WAIBAKUL, Timex – Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terpaksa memblokir sisa dana proyek pembangunan kantor bupati senilai Rp 7 miliar lebih.
Pasalnya, realisasi mega proyek tahun anggaran 2008 yang berlokasi di Makatu Desa Kondamaloba Kecamatan Katikutana Selatan dan dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk itu, baru mencapai 50 persen.

Menurut Bupati Sumba Tengah, Umbu Sappi Pateduk kepada Timor Express di kediamannya, Minggu (9/3) lalu, pemblokiran sisa dana proyek kantor bupati senilai Rp 4 miliar lebih disebabkan realisasi proyek tersebut baru mencapai 50 persen.

“Saya tidak mau ambil resiko bila harus membayar seluruh dana proyek kantor Bupati Sumba Tengah itu, sementara realisasi fisiknya baru sekitar 50 persen. Makanya, kita ambil kebijakan pembayaran hanya sebesar Rp 3 miliar dari total jumlah dana proyek tersebut sebesar Rp 7 miliar lebih. Sisanya dibayar setelah proyek tersebut selesai 100 persen pada tahun ini. Jadi, lanjutan pengerjaan proyek itu dikerjakan pada tahun ini juga,” tegasnya.

Karena belum adanya sarana kantor yang memadai dan permanen kata Umbu Sappi, pihaknya terpaksa masih menggunakan gedung bekas sekolah guru sebagai kantor Bupati. “Untuk kantor SKPD-SKPD yang ada kita gunakan sementara gedung-gedung yang ada bahkan rumah penduduk yang disewakan,” paparnya.

Wacana penolakan lokasi kantor bupati oleh DPRD Sumba Tengah, bukan lagi persoalan karena penentuan lokasi ibukota kabupaten dan perkantoran sudah ditentukan. “Kita hanya melaksanakan amanat undang-undang dan lokasi perkantoran dan ibukota Sumba Tengah itu sudah ditetapkan oleh kabupaten induk Sumba Barat dan disetujui Pemerintah Pusat yang tentunya melalui pengkajian yang kritis dan mendalam apalagi di Makatu Kondamaloba itu adalah hamparan luas sehingga cocok dijadikan lokasi perkantoran,” tegasnya.

Umbu Sappi juga menjelaskan soal kiatnya memacu roda pembangunan di kabupaten baru tersebut antara lain dengan menambah tunjangan aparat desa sebagai ujung tombak pembangunan. Untuk tunjangan kades demikian mantan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Sumba Barat itu, di tahun anggaran 2009 ini, dinaikkan menjadi Rp 1 juta per bulan plus fasilitas 1 unit sepeda motor.

Kebijakan tersebut jelasnya, juga harus ditunjang dengan persyaratan setiap kades memiliki minimal 1 hektar lahan pertanian serta kinerja yang dievaluasinya setiap tahun. “Setiap kades juga harus tahu berapa jumlah warganya dengan klasifikasi jenis kelamin, usia dan kemampuan ekonominya.

Ini untuk memudahkan kita mengambil kebijakan. Kita juga akan evaluasi kinerja kades yang mendapat tunjangan kinerja Rp 1 juta per bulan dan 1 unit sepeda motor itu setiap tahun. Kalau ada peningkatan kita pertahankan tapi bila tidak kita hentikan tunjangan tersebut dan sepeda motornya kita tarik. Untuk sementara, baru kades saja yang mendapat tunjangan Rp 1 juta per bulan dan 1 unit sepeda motor. Kedepannya, tunjangan aparat desa lain seperti kaur diluar sekdes yang menjadi PNS akan dinaikkan juga seperti tunjangan yang diterima Kades,” ulangnya.

Masih menurut Umbu Sappi, pihaknya sudah memetakan beberapa wilayah di Sumba Tengah untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan misalnya, di wilayah Mamboro dan Lenang Tanabanas yang dijadikan sebagai daerah pengembangan tanaman kacang Sumba dan jagung.

Di tahun ini sambungnya, Pemkab Sumba Tengah menjadikan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai sektor andalan di wilayah tersebut. Jumlah dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) Sumba Tengah tahun anggaran ini, sebesar Rp 223 miliar.

Untuk DAU demikian Umbu Sappi, Pemerintah Pusat mengalokasikan sebesar Rp 171 miliar sementara DAK Rp 52 miliar. Dari total jumlah DAU tersebut ujarnya, pihaknya mengalokasikan Rp 13 miliar untuk membayar gaji PNS sebanyak 700-an orang. (jun)

Copyright: http://www.timorexpress.com