Tapil, Perkampungan Islam di Tengah Kristen dan Marapu

Oleh: Adiana Ahmad

NAMA Tapil memang tidak setenar tempat lain di Sumba Timur. Tapil hanya merupakan sebuah perkampungan nelayan di pesisir pantai Rindi. Lahirnya perkampungan ini atas budi baik Raja Praiawang Rende, Umbu Rara Lunggi. Hanya karena ikatan persahabatn yang begitu erat dengan Umar Tata Nabasiah (Haji Bugis), saudagar asal Bugis-Mandar, Sulawesi Selatan, yang saat itu menikah dengan perempuan bangsawan Sumba bernama Rambu Kahi, Raja Rende, Umbu Rara Lunggi menyerahkan sebagian tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya di pesisir pantai Rindi kepada Raja Bugis pada tanggal 23 Mei 1924.

Baca selengkapnya… »

Realisasi Anggaran Capai 90,96 %

WAINGAPU, PK- Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) tahun 2007 mencapai 90,96 persen atau Rp 354.313.762.935,00 dari anggaran Rp 389.517.280.690,00. Sedangkan realisasi pendapatan Rp 390.600.194.848,00 atau 103,73 persen dari target Rp 376.572.000.000,00.
Realisasi anggaran dan pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumtim tahun 2007, itu terungkap dalam Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sumba Timur yang dibacakan Wakil Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbiliyora, M.Si, di depan Sidang Paripurna DPRD Sumtim, Senin (15/9/2008) malam. Dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Sumtim dan nota keuangan Pemkab Sumtim, dikatakan pendapatan daerah sebesar itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 20.053.389.921 atau 133,91 persen dari target Rp 14.975.568.414,00, transfer pemerintah pusat/dana perimbangan Rp 364.028.679.065,00 atau 102,11 persen dari target Rp 356.504.000.000,00, transfer pemerintah propinsi Rp 6.518.125.862 atau 128 persen dari target Rp 5.092.431.596,00.
Sementara dari sisi pembiayaan terdapat penerimaan kembali pembiayaan dalam bentuk penerimaan silpa, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp 47.508.634.427,00 atau 99,22 persen dari target Rp 47.884.057.160,00.

Baca selengkapnya… »

Ditolak, Ranperda Nama Desa

WAINGAPU, PK- Pemerintah Propinsi NTT menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nama Desa yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur (Sumtim). Pemprop menyarankan Pemkab Sumtim menggunakan peraturan bupati dalam pemberian nama desa tersebut.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi dengan anggota DPRD Sumba Timur, Bagian Hukum Setda Sumba Timur, Bagian Organisasi Sumba Timur, di gedung DPRD Sumtim, Senin (15/9/2008). Kepala Bagian Hukum Setda Sumba Timur, Marthen Umbu Peka, S.H, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumba Timur, mengatakan, sesuai hasil evaluasi tim pengkajian tingkat Propinsi NTT yang disesuaikan dengan Surat Gubernur NTT Nomor: HK.03.5/212/2008 tanggal 15 Agustus 2008 kepada Bupati Sumba Timur perihal rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumba Timur, maka lima ranperda mengenai perangkat daerah secara substansi dapat diterima. Namun ada perbaikan pada beberapa rancangan peraturan daerah. Perbaikan itu meliputi lembaga teknis daerah dalam upaya pemenuhan kuota yang disesuaikan dengan perumpunan dan kebutuhan daerah.

Baca selengkapnya… »

Rp 2,9 M Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

* Temuan BPK

WAINGAPU, PK–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur (Sumtim) tahun anggaran 2007 menemukan dana Rp. 2.932.560.270,74 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diduga penggunaan dana sebesar itu dilakukan di SKPD-SKPD. Temuan BPK Perwakilan NTT itu disampaikan Ketua DPRD Sumba Timur, drh. Palulu Pabundu Ndima, M.Si, dalam Rapat Paripurna Terbuka X DPRD Sumba Timur di ruang sidang utama, Senin (15/9/2008). Laporan hasil pemeriksaan BPK itu memuat tiga hal, yakni laporan yang memuat opini, laporan yang memuat pengendalian dan laporan yang memuat kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Baca selengkapnya… »

Sumtim Tak Perlu Wabup

KUPANG,PK- Ranggambani, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di Sumba Timur (Sumtim) berpendapat, daerah itu tidak perlu ada wakil bupati, pasca meninggalnya Bupati Sumtim, Ir. Umbu Mehang Kunda, dan pengangkatan Drs. Gidion Mbilijora (Wabup) saat ini menjadi bupati yang sebentar lagi dilantik oleh Gubernur NTT.

Dalam surat yang diterima Pos Kupang, Jumat (12/9/2008), Ranggambani menyarankan, sebaiknya dana untuk pengangkatan seorang wakil bupati seperti gaji, tunjangan, sarana dan prasaranya, biaya rumah tangga dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain, agar masyarakat Sumtim tidak terus dibelenggu kemiskinan dan kebodohan, tidak dilanda gizi buruk.
Baca selengkapnya… »