“Saya sudah mendapat laporan adanya tiga geng perempuan yang beroperasi di salah satu SMA di kota ini. Saya minta kepala sekolah awasi dan kalau temukan segera keluarkan dari sekolah. Perbuatan itu memalukan sekolah, orang tua dan masyarakat daerah ini. Jangan tiru perbuatan tak patut dicontoh yang terjadi di Pulau Jawa ke daerah ini.

Tirulah perbuatan-perbuatan yang  positip bagi pengembangan pribadi pelajar ke arah lebih baik,” kata Pandango ketika tampil sebagai pembicara dalam kegiatan sarasehan sehari yang berlangsung di Aula Gedung Karya Siaga Waikabubak, Jumat (12/8/2011).
Kegiatan sarasehan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI itu selain menampilkan Bupati Sumba Barat, JP Pandango, juga Wakapolres Kompol Riswanto Yuwono.

Di hadapan ratusan peserta sarasehan yang terdiri dari para pimpinan SKPD, kantor, badan dan bagian, pelajar, dan beberapa elemen masyarakat Sumba Barat lainnya, Bupati Pandango mengingatkan para pelajar, PNS dan masyarakat Sumba Barat mengisi kemerdekaan sesuai tugas profesi masing-masing. Para pelajar mengisi kemerdekaan dengan rajin ke sekolah, belajar yang rajin dan mentaati setiap peraturan sekolah dan nasehat orang tua.

Terhadap para PNS termasuk para guru mengisi kemerdekaan dengan menjalankan tugas yang disipilin. Disiplin masuk kantor dan pulang kantor harus tepat waktu.
“Jangan berpura-pura menjalankan tugas karena takut pimpinan. Tetapi bekerjalah dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” kata Pandango.

Bupati Pandango juga mengingatkan PNS memahami kondisi kehidupan ekonominya agar tidak memaksakan kehendak berlebihan, seperti belanja lebih besar daripada pendapatan.*Pos Kupang

WAIKABUBAK — DPRD Kabupaten Sumba Barat (Sumbar) menyesalkan kurangnya perhatian Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT terhadap kondisi jalan propinsi di daerah itu. Pasalnya, beberapa  ruas jalan propinsi kondisinya memrihatinkan, berlubang-lubang.

Penyesalan ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sumbar, Marthen Ngailu Tony, kepada Pos Kupang di Kantor DPRD Sumbar di Waikabubak, Selasa (16/8/2011).
Ngailu Tony menyebutkan, ruas jalan propinsi Waikabubak-Wanokaka, Waikabubak-Lamboya dan Waikabubak-Tanah Righu. Kondisi ruas jalan tersebut kini sangat memrihatinkan. Jalannya berlubang-lubang akibat kikisan air hujan. Bahkan di salah satu titik menuju Wanokaka nyaris putus.

Kondisi yang sama terjadi di jalur Waikabubak-Lamboya. Banyak aspal jalan mulai terkelupas akibat terkikis air hujan. Kondisi itu terjadi karena tidak adanya drainase, sehingga begitu hujan besar turun, air mengalir mengikuti jalan raya dan mengeruk sebagian aspal jalan yang kondisinya sudah mulai rusak. Kondisi jalan yang sama juga terjadi di  Kecamatan Tanah Righu.
“Kondisi jalan yang rusak itu diketahui berdasarkan hasil pemantauan lapangan oleh Komisi C DPRD Sumbar belum lama ini,” kata Ngailu Tony.

Kondisi jalan tersebut, demikian Ngailu Tony, diyakini akan semakin parah karena dalam tahun anggaran 2011 Kabupaten Sumbar tidak mendapat alokasi dana perbaikan atau pemeliharaan dari APBD I NTT untuk beberapa ruas jalan propinsi.
“Sebagai wakil rakyat Kabupaten Sumba Barat, kami berharap Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, memperhatikan pula rakyat Sumba Barat,” kata Ngailu Tony.

Ia juga meminta pemerintah dan DPRD NTT menganulir kembali keputusan nomenklatur ruas jalan raya Propinsi NTT, yakni Kodi-Gaura-Lamboya-Waikabubak kembali seperti semula yakni Waikabubak-Lamboya-Gaura-hingga Karuni. Menurut Ngailu Tony, perubahan tersebut merugikan masyarakat Sumbar karena bila ada alokasi anggaran perbaikan jalan maka awal  pelaksanaan pembangunan  jalan akan dimulai dari Kodi. Kondisi itu tentu menguntungkan Kabupaten SBD ketimbang Sumbar.

“Sebetulnya hal itu tidak menjadi persoalan. Tetapi sebagai rakyat Sumbar perlu mempertanyakan pertimbangan pemerintah dan DPRD NTT merubah nomenklatur jalan tersebut. Sebagai rakyat Sumbar kami melihat keputusan itu sebagai sebuah tindakan mencederai rasa keadilan pembangunan bagi rakyat Sumbar,” katanya.

Ngailu Tony mengatakan, sebaiknya  setiap tahun Pemda NTT mengalokasikan dana perbaikan jalan propinsi di setiap kabupaten. “Sebagai bagian dari masyarakat NTT kami merasa  kurang berkenan bila Sumbar kurang mendapat perhatian Pemerintah NTT,” katanya.*Pos Kupang

TAMBOLAKA — Kepala Desa Kalela Rongngo, Yosep Rangga Tena, membenarkan kalau kawasan di pesisir Tanjung Karoso ini sudah dikapling pemodal.

Menurut  Yosep, warga setempat atau pemilik tanah belum jauh berpikir dan melihat potensi wisata dari kawasan pantai di situ. Karena itu mereka melepas tanah itu tanpa banyak berpikir keuntungan ekonomisnya untuk jangka panjang.

“Masyarakat justru merasa untung tanah itu bisa dijual daripada tidak digarap. Ada yang membelinya, syukurlah. Begitu yang dipikirkan masyarakat,” kata Yosep.

Dari pengamatan Pos-Kupang. Com, Kabupaten SBD memiliki sejumlah pantai indah yang menyajikan pesona pemandangan laut yang menakjubkan.

Selain Tanjung Karoso, SBD punya Pantai Mananga Aba yang sedang ditata oleh pengusaha pariwisata Bali, Aloysius Purwa, MBA.  Purwa bertekad menyulap  kawasan pantai dengan panjang pantai sekitar 10 km ini menjadi Pantai Kuta-nya SBD.

Meski ditentang warga lokal, nama Pantai Mananga Aba diganti menjadi Pantai Kita. Kalau Tanjung Karoso letaknya sekitar 40 km dari Tambolaka, Pantai Mananga Aba cuma berjarak belasan km dari Tambolaka dan masih termasuk dalam wilayah kota.

Saat ini Purwa tengah membangun restoran dan karaoke dua lantai. Rencananya Oktober tahun ini, restoran dan karaoke itu diresmikan. Setelah restoran dan karaoke diresmikan, Purwa akan segera membangun hotel di sebelahnya.

Kabupaten SBD juga punya  Pantai Ratenggaro di Kecamatan Kodi Bangedo. Panaroma pantai ini sungguh indah dan memanjakan mata. Terletak di pantai selatan yang berhadapan dengan Samudera  Hindia,  ombak pantai ini sangat cocok untuk selancar.

Memang letak pantai ini agak jauh dari pusat Kota Tambolaka, tetapi kondisi jalannya yang lurus dan relatif baik, hanya butuh waktu sekitar 45 menit dengan kendaraan untuk tiba di sini. Selain pemandangan yang indah menghadap laut lepas, pasir putihnya juga menawan. Beberapa batu kubur berusia ratusan tahun yang berdiri tegak di bibir pantai juga punya daya tarik yang luar biasa.

Di kawasan pantai ini terdapat dua dusun yang masih kental dengan tradisi aslinya, yakni Ratenggaro dan Wainyapu. Dilihat dari  tepi pantai,  menara rumah-rumah dari dua desa ini menjulang tinggi dan menarik mata. Tak heran, kawasan ini kemudian dikenal dengan sebutan Desa Seribu Menara.

Untuk diketahui, areal di pesisir Pantai Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya (SBD), sudah banyak dikuasai pemilik modal dari luar daerah.  Dikhawatirkan, lama kelamaan warga SBD menjadi asing di tempat kelahirannya sendiri.

Tanjung Karoso adalah ujung paling barat Pulau Sumba. Pasir putih di pantai ini memanjang melingkar tanjung dengan garis pantai belasan kilometer. Berada di ujung pulau, Tanjung Karoso menyajikan pemandangan pantai yang memesona para pelancong.*Pos Kupang

WAINGAPU — Proyek pembangunan gedung Pasar Inpres (Paris) Matawai, di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) senilai Rp 9,8 miliar diduga bermasalah.

Dugaan ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Pemerintah dan  PT Adhi Karya (AK). Dalam dengar pendapat itu menemukan dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Penyimpangan tersebut terkuak saat DPRD meminta desain awal proyek tersebut namun tidak ada. Yang ada hanya redesain.

Sekretaris Komisi B DPRD Sumtim, Veri Karel Haba, dan Ketua Komisi B, Arnold Huki Lalatana, menyampaikan dugaan penyimpangan itu kepada Pos Kupang di Waingapu, Jumat (12/8/2011).
Selain tidak ada desain, demikian Veri Karel dan Arnold Huki, proyek senilai Rp 9,8 miliar yang dalam penawaran turun menjadi Rp 9,6 miliar oleh pihak ketiga bersifat paket, bukan proyek multiyears.

Dikatakannya, dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, pihak ketiga dan DPRD terungkap fakta-fakta yang selama ini ditutupi oleh panitia dan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fakta-fakta tersebut antara lain, proyek tersebut dikerjakan satu paket senilai Rp 9,8 miliar, bukan multiyears. Selain itu, desain awal yang sudah diminta oleh DPRD selama ini ternyata tidak ada dan hanya redesain.

Dijelaskannya, saat rapat dengar pendapat berlangsung pihak DPRD meminta pemerintah menunjukkan desain awal. Tujuannya untuk dikonfrontir dengan redesain yang ditunjukkan oleh pemerintah dan pihak ketiga. Kenyataannya, apa yang diminta DPRD tidak ada dan dinyatakan hilang.

“Kalau ada desain awal dan redesain kan bisa dikonfrontir, dan bisa melihat ada kelebihan item atau kekurangan item pekerjaan,” jela Veri Karel.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi B, Arnold Huki Lalatana.  Dikatakannya, DPRD telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengundang tim audit independen dari BPKP NTT. Alasannya, laporan proyek pembangunan pasar senilai miliaran rupiah tersebut tidak jelas.

“Selama ini bupati ditipu karena panitia dan SKPD tidak ada laporan. Mereka juga melakukan rekayasa menjadi proyek multiyears padahal sebenarnya tidak,” katanya.
Dia menambahkan, apabila hasil audit oleh BPKP ditemukan bukti-bukti terjadinya penyimpangan maka akan dibawa ke ranah hukum. Tujuannya untuk menegakkan aturan sesuai undang-undang yang berlaku.*Pos Kupang

Ancaman ini dikemukakan Kabag Ekonomi Setkab Sumba Barat (Sumbar), Y J Dapamerang, S.P, M.M, kepada Pos Kupang di kantornya, Senin (15/8/2011). Ia dihubungi berkaitan hasil pertemuan Pemkab Sumbar dengan managemen PT MNA di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), belum lama ini.

Dapamerang mengatakan, sejak tahun 2011 PT MNA tidak lagi menempati janjinya menerbangkan pesawat Merpati Fokker 100 melayani penumpang dari dan ke Sumbar melalui Bandara Tambolaka. Selama ini, managemen PT MNA menerbangkan pesawat Merpati MA-60.

Kebijakan ini, demikian Dapamerang,  bertentangan dengan isi MoU Pemkab Sumbar dengan PT MNA tahun 2007. Saat itu disepakati pesawat yang dioperasikan melayani masyarakat Sumbar adalah pesawat Merpati Fokker 100. Karena itu, kata Dapamerang, Pemkab Sumbar berkemungkinan tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan PT MNA yang akan berakhir Juni 2012.

Menurut Dapamerang, dalam pertemuan bersama managemen PT MNA di Surabaya, pihak Merpati mengaku mengalami kendala teknis sehingga tidak bisa mengoperasikan pesawat Merpati Fokker 100. Pengalaman selama ini, pesawat Fokker 100 mendarat di Bandara Tambolaka sampai keberangkatannya mesin tetap hidup. Padahal, seharusnya sesaat setelah mendarat mesin pesawat harus mati demi menjaga kenyamanan dan keselamatan penerbangan berikutnya.

Dengan pertimbangan itu, managemen PT MNA menghentikan sementara pelayanan penerbangan pesawat Fokker 100 dan mengganti dengan pesawat MA-60 sambil menunggu pemasangan alat hingga benar-benar fit baru diterbangkan kembali.

Dalam pertemuan itu, jelas Dapamerang, managemen PT MNA juga berjanji akan tetap melunasi kewajiban pembayaran hingga akhir perjanjian Juni 2012 mendatang.
Sesuai perjanjian, setiap bulan PT MNA menyetor ke Pemkab Sumbar Rp 170 juta terhitung Juni 2007 hingga Juni 2012. Sampai posisi sekarang PT MNA telah menyetor ke Pemkab Sumbar sebesar Rp 10 miliar lebih dan masih tersisa sekitar Rp 3,8 miliar.

PT MNA juga berjanji akan kembali mengoperasikan pesawat Fokker 100 bila sudah memasang peralatan yang diperlukan. Soal kelanjutan kerja sama, demikian Dapamerang, sangat tergantung kinerja pelayanan PT MNA satu tahun ke depan.*Pos Kupang

“Mestinya dua mesin ini untuk Kepulauan Natuna, Propinsi Riau. Tetapi karena NTT, juga SBD, termasuk daerah tertinggal, kita akhirnya alihkan ke sini,” kata Past District Governor (PDG) Rotary Club, Aloysius Purwa, MBA, Rabu (10/8/2011) malam, di Rumah Jabatan Bupati SBD.

Saat itu Purwa membawa sejumlah pengusaha perhotelan dan kontraktor dari Malang dan Bali bertemu Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete. Turut hadir malam itu, Sekda SBD, Drs. Anton Umbu Zaza, Kadis PU, I Nyoman Agus, MT, Kabag Humas, Drs. Lukas Gaddi.
Dua unit mesin desalinasi itu, jelas Aloysius, diberi gratis kepada Pemkab SBD. Satu unit harganya Rp 1,5 miliar. “Ini gratis untuk membantu masyarakat di sini,” kata Aloysius.

Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete, menyambut gembira hadiah itu. Dari pengamatan Pos Kupang, air bersih masih menjadi kebutuhan mahal untuk penduduk di Kota Tambolaka yang masuk dalam wilayah Kecamatan Laura. Umumnya warga membeli air dari mobil tangki dengan harga ratusan ribu rupiah.

Kota Baru
Kepada Bupati Kodi Mete, Aloysius juga mengemukakan niat dan minat sejumlah pengusaha di sektor pariwisata yang melirik SBD. Ada tujuh investor yang malam itu ikut menemui Bupati Kodi Mete. “Mereka ada tujuh orang dari Malang. Mereka ini sudah biasa bangun ruko dan hotel ukuran kecil di Malang yang berhasil. Mereka coba lihat peluang di sini,” kata Aloysius.

Para pemodal itu, jelas Aloysius, ingin menyulap satu tempat di SBD menjadi semacam kota baru yang terpusat di satu tempat. “Di situ semua lengkap. Ada hotel, pertokoan, ada mall, ada rumah sakitnya, ada tempat olahraganya. Semua ada di situ, sehingga orang tidak perlu jauh-jauh untuk cari sesuatu,” jelas Aloysius.

Lokasi untuk kota baru itu malah sudah dilirik sebelumnya. Lahan yang diminta untuk dibangun menjadi kota baru sekitar 7 sampai 10 hektar.
Bupati Kodi Mete menawarkan tanah pemkab di kawasan menuju Pantai Kita (Pantai Mananga Aba). “Kita siap bantu. Saat mulai kerja, kita langsung siap bantu,” tegas Kodi Mete.

Aloysius bertekad memajukan dunia pariwisata SBD. “Mimpi kita pariwisata maju di SBD. Tetapi yang utama untuk pariwisata itu adalah keamanan. Karena itu kita juga minta polisi dan aparat keamanan secara umum ikut membantu menjaga keamanan, sehingga para tamu tidak merasa terganggu,” kata Aloysius.

Aloysius juga mengutarakan sejumlah agenda ke depan yang akan dikerjakan. Dia ingin mendirikan sekolah bertaraf internasional. Sekolah dengan kualifikasi seperti ini sudah didirikan di beberapa tempat di Indonesia. Di SBD, dia juga ingin membangun sekolah ini.
Drs. Panudiana Kuhn, seorang pegiat pariwisata di Bali menambahkan, majunya sektor pariwisata juga perlu didukung oleh budaya masyarakat. Artinya, masyarakat juga perlu disiapkan sehingga bisa ikut mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Dia mencontohkan di Bali, para wisatawan itu mau privasinya dihargai, tidak mau diganggu. “Nah, di sini masyarakat juga harus siap kalau ada turis yang tidur-tiduran di pasir dengan pakaian yang minim. Bali maju karena budaya masyarakat juga ikut mendukung,” katanya.*Pos Kupang

WAINGAPU — Bupati Sumba Timur (Sumtim), Gidion Mbilijora, menegaskan, PT Fathi Resources (FR) mengantongi izin dari Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, sehingga kegiatan eksplorasi di lokasi tambang emas Wanggameti tetap dilaksanakan. Apabila warga nekat bertindak anarkis di lokasi tambang, diproses hukum.

Kepada Pos Kupang  di Waingapu, Selasa (9/8/2011) malam, Bupati Gidion memastikan PT FR perusahaan legal bukan ilegal. Dia meminta masyarakat di daerah itu jangan berpikiran negatif terhadap kehadiran PT FR. Apa yang dilakukan PT FR hanya bersifat eksplorasi bukan eksploitasi.

“Ekplorasi adalah tujuan PT FR, maka kita keluarkan rekomendasi untuk mendapatkan izin gubernur. Saya menilai tidak ada dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kita juga sudah bersurat kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan batas definitif taman nasional agar jelas,” tegasnya.

Menyoal aksi penolakan warga di sekitar lokasi tambang, Bupati Gidion mengatakan, kegiatan eksplorasi di lokasi oleh PT FR  tetap dilaksanakan karena memiliki izin eksplorasi dari Gubernur Frans Lebu Raya.  Aksi penolakan tambang oleh warga, lanjutnya, apabila diikuti dengan tindakan anarkis, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Gidion menegaskan lagi bahwa izin gubernur tidak bisa diabaikan oleh Pemkab Sumtim. “Kita tidak bisa batalkan, kecuali gubernur tarik kembali izin eksplorasi terhadap perusahaan itu (PT FR),” tandasnya.

Ditanya sikap Pemkab Sumtim terkait aksi penolakan warga yang hingga kini terus dilancarkan sehingga situasi tetap memanas, Gidion menyatakan tidak bertanggung jawab. Selain itu, katanya, bila aksi penolakan dilakukan secara anarkis,  maka pihak yang bertanggung jawab akan diproses hukum.  “Kalau terjadi anarkis, diproses hukum. Perusahaan itu (PT FR) mengantongi izin, mana mungkin SK gubernur dicabut,” tandasnya. *Pos Kupang

Kerbau-kerbau itu sudah dimuat dalam truk dan hendak dibawa ke luar Sumba Timur. Kerbau-kerbau itu dan pemiliknya sudah diamankan Satpol PP untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Satpol PP, Golu Wolla, S.Pd, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/8/2011), mengatakan, 10 ekor ternak besar itu belum memenuhi syarat untuk dijual ke luar daerah karena masih di bawah umur. Langkah Satpol PP mengamankan kerbau-kerbau itu sesuai amanat Perda Sumba Timur.
“Berdasarkan Perda, setiap ternak besar baru bisa dijual ke luar daerah kalau sudah berumur di atas tiga tahun,” katanya.

Sementara kerbau-kerbau yang hendak dijual ke luar daerah itu masih berusia di bawah tiga tahun. Lagipula ada ada tiga ekor kerbau betina.
“Ada dugaan ternak-ternak ini milik oknum pengusaha di Waingapu. Tapi dia gunakan kaki tangannya,” katanya.

Wolla mengaku sudah mencium gelagat penyelundupan kerbau-kerbau yang masih di bawah umur itu. Petugas langsung bergerak dan berhasil mengamankan 10 ternak kerbau. Pemilik ternak bersama semua ternak dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kerbau-kerbau itu digiring ke kantor Satpol PP untuk diproses.
“Kita amankan karena ternaknya masih di bawah umur dan betina atau ternak produktif yang tidak boleh dibawa ke luar daerah sesuai amanat Perda Sumba Timur,” tegasnya.

Dia menambahkan, Sumba Timur khususnya dan Sumba umumnya selama ini rawan pencurian ternak. Karena itu Satpol PP secara rutin menggelar operasi penertiban. Setiap kendaraan yang mengangkut ternak, katanya, selalu ditahan dan diperiksa identitas ternak dan surat-surat lainnya yang diperlukan untuk membawa ternak keluar daerah.*Pos Kupang

Pengaduan itu disampaikan saat Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat bersama jajarannya mengadakan anjangsana ke panti asuhan itu, Kamis (11/8/2011). Anjangsana ini dalam rangka memperingati HUT ke-66 RI tanggal 17 Agustus 2011.

Kepada Ny. Pandango-Wadoe, Holeng mengatakan dirinya sudah mendatangi semua sekolah SD dan SMP di Kota Waikabubak, namun tetap ditolak dengan alasan sekolah sudah penuh.  Karena itu, ia bingung mencari sekolah bagi ketiga anak asuhnya, yakni Darius dan Agustinus masuk sekolah dasar (SD) dan Helmina ke tingkat SMP.

Dikatakannya, panti asuhan yang dipimpinnya mengasuh 85 anak dari empat kabupaten di Pulau Sumba. Saat ini, 37 anak sedang mengikuti pendidikan di tingkat SLTA, 26 di tingkat SMP, selebihnya SD dan belum sekolah. Ia juga sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat daerah untuk ikut  meringankan beban kehidupan anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan kurang mampu ini.

Dikatakannya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada anak-anak daerah ini. Karena itu, apa yang dialami sekarang terpaksa disampaikan agar ibu Ketua TP PKK dapat mencarikan jalan keluar agar ketiga anak asuhnya itu bisa sekolah seperti anak-anak lainnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat, Ny. Pandango-Wadoe,  mengatakan, akan mencarikan jalan keluar agar ketiga anak tersebut bisa sekolah dengan baik.*Pos Kupang

Permintaan Pandango ini disampaikan saat bertemu dengan para pengusaha di daerah itu, Selasa (9/8/2011). Pertemuan itu untuk meminta dukungan para pengusaha berpartisipasi memeriahkan HUT RI tanggal 17 Agustus 2011 dan menyukseskan pameran pembangunan yang akan berlangsung, 25-30 Agustus 2011.

“Khusus pemilik kapal dan penjual semen agar memperhatikan kondisi pasar semen yang terjadi saat ini. Bupati meminta para pengusaha menjaga peredaraan semen agar  kembali stabil. Pengusaha jangan mempermainkan harga sembako yang stabil, sebab sangat merugikan rakyat daerah ini,” kata Bupati Pandango sebagaimana diulangi lagi oleh Kadis Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Ir. Cornelis Wungo, MT, dan Kabag Humas Setda Sumbar, Jimmie Dima, kepada Pos Kupang, Selasa (9/8/2011).

Menurut Cornelis Wungo, hilangnya peredaran semen di pasaran belakangan ini kemungkinan karena beberapa hal. Selain karena keterlambatan kedatangan kapal juga diduga karena permainan para pengusaha pemilik kapal. Kondisi ini bisa berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Sumbar, apalagi saat ini memasuki musim proyek.

Wungo mengimbau para pengusaha pemilik kapal agar memperhatikan kondisi yang terjadi agar peredaran semen di pasar-pasar kembali normal. Pemerintah, kata Wungo, akan terus memantau pasar hingga kondisi pasar benar-benar pulih.
Sebelumnya diberitakan (Pos Kupang, 4/8/2011), sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2011, semen  hilang di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Sumba Barat, dan Sumba Tengah.

Stok yang tersisa dijual dengan harga  Rp 70 ribu, bahkan ada yang Rp 72 ribu/zak.  Menghilangnya semen di tiga kabupaten di daratan Sumba ini terjadi lantaran kapal pengangkut semen terlambat masuk ke Tambolaka.*Pos Kupang