“Saya sudah mendapat laporan adanya tiga geng perempuan yang beroperasi di salah satu SMA di kota ini. Saya minta kepala sekolah awasi dan kalau temukan segera keluarkan dari sekolah. Perbuatan itu memalukan sekolah, orang tua dan masyarakat daerah ini. Jangan tiru perbuatan tak patut dicontoh yang terjadi di Pulau Jawa ke daerah ini.

Tirulah perbuatan-perbuatan yang  positip bagi pengembangan pribadi pelajar ke arah lebih baik,” kata Pandango ketika tampil sebagai pembicara dalam kegiatan sarasehan sehari yang berlangsung di Aula Gedung Karya Siaga Waikabubak, Jumat (12/8/2011).
Kegiatan sarasehan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI itu selain menampilkan Bupati Sumba Barat, JP Pandango, juga Wakapolres Kompol Riswanto Yuwono.

Di hadapan ratusan peserta sarasehan yang terdiri dari para pimpinan SKPD, kantor, badan dan bagian, pelajar, dan beberapa elemen masyarakat Sumba Barat lainnya, Bupati Pandango mengingatkan para pelajar, PNS dan masyarakat Sumba Barat mengisi kemerdekaan sesuai tugas profesi masing-masing. Para pelajar mengisi kemerdekaan dengan rajin ke sekolah, belajar yang rajin dan mentaati setiap peraturan sekolah dan nasehat orang tua.

Terhadap para PNS termasuk para guru mengisi kemerdekaan dengan menjalankan tugas yang disipilin. Disiplin masuk kantor dan pulang kantor harus tepat waktu.
“Jangan berpura-pura menjalankan tugas karena takut pimpinan. Tetapi bekerjalah dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” kata Pandango.

Bupati Pandango juga mengingatkan PNS memahami kondisi kehidupan ekonominya agar tidak memaksakan kehendak berlebihan, seperti belanja lebih besar daripada pendapatan.*Pos Kupang

WAIKABUBAK — DPRD Kabupaten Sumba Barat (Sumbar) menyesalkan kurangnya perhatian Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT terhadap kondisi jalan propinsi di daerah itu. Pasalnya, beberapa  ruas jalan propinsi kondisinya memrihatinkan, berlubang-lubang.

Penyesalan ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sumbar, Marthen Ngailu Tony, kepada Pos Kupang di Kantor DPRD Sumbar di Waikabubak, Selasa (16/8/2011).
Ngailu Tony menyebutkan, ruas jalan propinsi Waikabubak-Wanokaka, Waikabubak-Lamboya dan Waikabubak-Tanah Righu. Kondisi ruas jalan tersebut kini sangat memrihatinkan. Jalannya berlubang-lubang akibat kikisan air hujan. Bahkan di salah satu titik menuju Wanokaka nyaris putus.

Kondisi yang sama terjadi di jalur Waikabubak-Lamboya. Banyak aspal jalan mulai terkelupas akibat terkikis air hujan. Kondisi itu terjadi karena tidak adanya drainase, sehingga begitu hujan besar turun, air mengalir mengikuti jalan raya dan mengeruk sebagian aspal jalan yang kondisinya sudah mulai rusak. Kondisi jalan yang sama juga terjadi di  Kecamatan Tanah Righu.
“Kondisi jalan yang rusak itu diketahui berdasarkan hasil pemantauan lapangan oleh Komisi C DPRD Sumbar belum lama ini,” kata Ngailu Tony.

Kondisi jalan tersebut, demikian Ngailu Tony, diyakini akan semakin parah karena dalam tahun anggaran 2011 Kabupaten Sumbar tidak mendapat alokasi dana perbaikan atau pemeliharaan dari APBD I NTT untuk beberapa ruas jalan propinsi.
“Sebagai wakil rakyat Kabupaten Sumba Barat, kami berharap Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, memperhatikan pula rakyat Sumba Barat,” kata Ngailu Tony.

Ia juga meminta pemerintah dan DPRD NTT menganulir kembali keputusan nomenklatur ruas jalan raya Propinsi NTT, yakni Kodi-Gaura-Lamboya-Waikabubak kembali seperti semula yakni Waikabubak-Lamboya-Gaura-hingga Karuni. Menurut Ngailu Tony, perubahan tersebut merugikan masyarakat Sumbar karena bila ada alokasi anggaran perbaikan jalan maka awal  pelaksanaan pembangunan  jalan akan dimulai dari Kodi. Kondisi itu tentu menguntungkan Kabupaten SBD ketimbang Sumbar.

“Sebetulnya hal itu tidak menjadi persoalan. Tetapi sebagai rakyat Sumbar perlu mempertanyakan pertimbangan pemerintah dan DPRD NTT merubah nomenklatur jalan tersebut. Sebagai rakyat Sumbar kami melihat keputusan itu sebagai sebuah tindakan mencederai rasa keadilan pembangunan bagi rakyat Sumbar,” katanya.

Ngailu Tony mengatakan, sebaiknya  setiap tahun Pemda NTT mengalokasikan dana perbaikan jalan propinsi di setiap kabupaten. “Sebagai bagian dari masyarakat NTT kami merasa  kurang berkenan bila Sumbar kurang mendapat perhatian Pemerintah NTT,” katanya.*Pos Kupang

Ancaman ini dikemukakan Kabag Ekonomi Setkab Sumba Barat (Sumbar), Y J Dapamerang, S.P, M.M, kepada Pos Kupang di kantornya, Senin (15/8/2011). Ia dihubungi berkaitan hasil pertemuan Pemkab Sumbar dengan managemen PT MNA di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), belum lama ini.

Dapamerang mengatakan, sejak tahun 2011 PT MNA tidak lagi menempati janjinya menerbangkan pesawat Merpati Fokker 100 melayani penumpang dari dan ke Sumbar melalui Bandara Tambolaka. Selama ini, managemen PT MNA menerbangkan pesawat Merpati MA-60.

Kebijakan ini, demikian Dapamerang,  bertentangan dengan isi MoU Pemkab Sumbar dengan PT MNA tahun 2007. Saat itu disepakati pesawat yang dioperasikan melayani masyarakat Sumbar adalah pesawat Merpati Fokker 100. Karena itu, kata Dapamerang, Pemkab Sumbar berkemungkinan tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan PT MNA yang akan berakhir Juni 2012.

Menurut Dapamerang, dalam pertemuan bersama managemen PT MNA di Surabaya, pihak Merpati mengaku mengalami kendala teknis sehingga tidak bisa mengoperasikan pesawat Merpati Fokker 100. Pengalaman selama ini, pesawat Fokker 100 mendarat di Bandara Tambolaka sampai keberangkatannya mesin tetap hidup. Padahal, seharusnya sesaat setelah mendarat mesin pesawat harus mati demi menjaga kenyamanan dan keselamatan penerbangan berikutnya.

Dengan pertimbangan itu, managemen PT MNA menghentikan sementara pelayanan penerbangan pesawat Fokker 100 dan mengganti dengan pesawat MA-60 sambil menunggu pemasangan alat hingga benar-benar fit baru diterbangkan kembali.

Dalam pertemuan itu, jelas Dapamerang, managemen PT MNA juga berjanji akan tetap melunasi kewajiban pembayaran hingga akhir perjanjian Juni 2012 mendatang.
Sesuai perjanjian, setiap bulan PT MNA menyetor ke Pemkab Sumbar Rp 170 juta terhitung Juni 2007 hingga Juni 2012. Sampai posisi sekarang PT MNA telah menyetor ke Pemkab Sumbar sebesar Rp 10 miliar lebih dan masih tersisa sekitar Rp 3,8 miliar.

PT MNA juga berjanji akan kembali mengoperasikan pesawat Fokker 100 bila sudah memasang peralatan yang diperlukan. Soal kelanjutan kerja sama, demikian Dapamerang, sangat tergantung kinerja pelayanan PT MNA satu tahun ke depan.*Pos Kupang

Pengaduan itu disampaikan saat Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat bersama jajarannya mengadakan anjangsana ke panti asuhan itu, Kamis (11/8/2011). Anjangsana ini dalam rangka memperingati HUT ke-66 RI tanggal 17 Agustus 2011.

Kepada Ny. Pandango-Wadoe, Holeng mengatakan dirinya sudah mendatangi semua sekolah SD dan SMP di Kota Waikabubak, namun tetap ditolak dengan alasan sekolah sudah penuh.  Karena itu, ia bingung mencari sekolah bagi ketiga anak asuhnya, yakni Darius dan Agustinus masuk sekolah dasar (SD) dan Helmina ke tingkat SMP.

Dikatakannya, panti asuhan yang dipimpinnya mengasuh 85 anak dari empat kabupaten di Pulau Sumba. Saat ini, 37 anak sedang mengikuti pendidikan di tingkat SLTA, 26 di tingkat SMP, selebihnya SD dan belum sekolah. Ia juga sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat daerah untuk ikut  meringankan beban kehidupan anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan kurang mampu ini.

Dikatakannya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada anak-anak daerah ini. Karena itu, apa yang dialami sekarang terpaksa disampaikan agar ibu Ketua TP PKK dapat mencarikan jalan keluar agar ketiga anak asuhnya itu bisa sekolah seperti anak-anak lainnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat, Ny. Pandango-Wadoe,  mengatakan, akan mencarikan jalan keluar agar ketiga anak tersebut bisa sekolah dengan baik.*Pos Kupang

Permintaan Pandango ini disampaikan saat bertemu dengan para pengusaha di daerah itu, Selasa (9/8/2011). Pertemuan itu untuk meminta dukungan para pengusaha berpartisipasi memeriahkan HUT RI tanggal 17 Agustus 2011 dan menyukseskan pameran pembangunan yang akan berlangsung, 25-30 Agustus 2011.

“Khusus pemilik kapal dan penjual semen agar memperhatikan kondisi pasar semen yang terjadi saat ini. Bupati meminta para pengusaha menjaga peredaraan semen agar  kembali stabil. Pengusaha jangan mempermainkan harga sembako yang stabil, sebab sangat merugikan rakyat daerah ini,” kata Bupati Pandango sebagaimana diulangi lagi oleh Kadis Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Ir. Cornelis Wungo, MT, dan Kabag Humas Setda Sumbar, Jimmie Dima, kepada Pos Kupang, Selasa (9/8/2011).

Menurut Cornelis Wungo, hilangnya peredaran semen di pasaran belakangan ini kemungkinan karena beberapa hal. Selain karena keterlambatan kedatangan kapal juga diduga karena permainan para pengusaha pemilik kapal. Kondisi ini bisa berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Sumbar, apalagi saat ini memasuki musim proyek.

Wungo mengimbau para pengusaha pemilik kapal agar memperhatikan kondisi yang terjadi agar peredaran semen di pasar-pasar kembali normal. Pemerintah, kata Wungo, akan terus memantau pasar hingga kondisi pasar benar-benar pulih.
Sebelumnya diberitakan (Pos Kupang, 4/8/2011), sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2011, semen  hilang di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Sumba Barat, dan Sumba Tengah.

Stok yang tersisa dijual dengan harga  Rp 70 ribu, bahkan ada yang Rp 72 ribu/zak.  Menghilangnya semen di tiga kabupaten di daratan Sumba ini terjadi lantaran kapal pengangkut semen terlambat masuk ke Tambolaka.*Pos Kupang

Enggannya warga ke laut, jelas Kahowi, menyebabkan kekayaan alam laut Wanokaka belum digarap maksimal. Warga umumnya berusaha tani dan beternak. Kondisi ini diperparah gaya hidup masyarakat yang boros, seperti menggelar pesta adat besar-besaran dan lain-lain.

Kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Wanokaka, jelas Kahowi, masih tergolong pas-pasan. Bahkan sebagian besar masuk dalam kategori warga miskin. Hal ini terlihat dari jumlah warga penerima raskin sebanyak 2.418 RTM dan penerima PKH 740. Padahal banyak potensi alam ekonomi Wanokaka yang kalau dikelola baik dapat mendatangkan kehidupan ekonomi menjadi baik.

Pemerintah Kecamatan Wanokaka, kata Kahowi, terus berusaha membangun kesadaran masyarakat Kecamatan Wanokaka mengolah potensi alam yang dimiliki demi memajukan daerahnya. Kesadaran warga yang dibangun pemerintah ialah kesadaran warga untuk berusaha di laut.  “Ini merupakan pekerjaan rumah bersama pemerintah dan rakyat daerah ini guna menatap masa depan lebih baik,” katanya.*Pos Kupang

“Informasi yang diperoleh seminggu hanya dua kali masuk pustu, sehingga pasien telantar karena tidak mendapat pelayanan pengobatan. Saya minta Bupati Sumba Barat memberi perhatian serius terhadap kinerja bidan bersangkutan,” kata Saingo Delo, usai mengikuti rapat badan anggaran di Waikabubak, Selasa (2/8/2011).
Sebagai wakil rakyat, demikian Saingo Delo, ia berkewajiban menyuarakan hak rakyat. Apalagi kejadian itu berlangsung di kampung kelahirannya. “Ini lucu, pustu dengan fasilitas lengkap tetapi pelayanan buruk.

Tak ada gunanya menyediakan fasilitas memadai jika tenaga medis malas bekerja,” kata Saingo Delo.
Dikatakannya, kejadian tersebut telah disampaikannya dalam rapat badan anggaran. “Mudah-mudahan bupati segera mengambil sikap terhadap kinerja bidan bersangkutan,” katanya.

Bupati Sumba Barat, JP Pandango, demikian Saingo Delo, memang telah memerintahkan Kadis Kesehatan Sumba Barat, dr. Bonar untuk memperhatikan masalah tersebut.*Pos Kupang

Harapan sejumlah warga ini disampaikan Ngongo Bulu, Petrus Woleka dan Ina Daris, saat ditemui Pos Kupang di Pasar Inpres Waikabubak, Rabu (27/7/2011).
Ketiganya mengatakan, harga bahan kebutuhan pokok sebulan terakhir ini cenderung naik. Hampir semua toko dan kios menjual bahan kebutuhan pokok dengan harga baru yang  tinggi dengan alasan kenaikan harga di Surabaya, Jawa Timur.

“Kita memaklumi sebagian besar sembako yang beredar di Sumba Barat khususnya dan Pulau Sumba umumnya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan itu juga dipicu naiknya ongkos pengiriman barang dari Surabaya ke Sumba. Namanya juga pedagang pasti memperhitungkan keuntungan yang jauh lebih besar. Tapi hal ini justru menyengsarakan rakyat daerah ini,” kata ketiga warga itu.

Menghadapi kondisi itu, warga meminta pemerintah daerah melalui dinas teknis untuk turun langsung ke pasar-pasar memantau perkembangan harga yang terjadi.
Warga juga meminta pemerintah segera melakukan operasi pasar murah (OPM) guna menekan kenaikan harga yang semakin tak terkendali pekan-pekan terakhir ini. Warga memperkirakan, kenaikan harga kebutuhan pokok akan terus merangkak naik hingga memasuki hari raya Lebaran.

Menurut ketiga warga, kenaikan harga kebutuhan pokok baru saja terjadi sebulan terakhir. “Biasalah kalau mendekat hari raya pasti harga-harga meningkat tajam. Pedagang selalu beralasan kenaikan terjadi karena harga kebutuhan pokok di Surabaya alami kenaikan harga,” kata ketiganya.

Pantauan Pos Kupang di Pasar Inpres Waikabubak, Rabu (27/7/2011), beberapa   bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang cukup tajam.*Pos Kupang

Beberapa warga Kota Waikabubak, Umbu Yami (Wailiang), Romli (Kompleks Pasar Inpres) dan  Rony (Komerda), yang ditemui Pos Kupang, Kamis (28/7/2011), meminta pemerintah dan DPRD setempat memikirkan nasib PDAM. Sebenarnya PDAM bisa berkembang baik apabila pelayanan berjalan baik.

“Coba bayangkan kalau seluruh masyarakat Kota Waikabubak berlangganan air bersih PDAM. Secara finansial, PDAM tidak kesulitan. Hal itu bisa berjalan jika managemen PDAM berjalan profesional,” kata warga.

Untuk mendukung semua itu, diperlukan komitmen pemerintah dan DPRD setempat untuk memberdayakan PDAM. Bentuk dukungan dimaksud adalah mengalokasikan dana untuk permodalan PDAM. Tanpa dukungan dana sulit bagi PDAM untuk bisa berkembang baik.

Ketiganya yakin, bila pengelolaan PDAM dilakukan dengan managemen yang profesional didukung dana yang memadai pasti pelayanan air bersih berjalan lancar.
Pemerintah dan Dewan, demikian ketiga warga, juga harus melakukan pengawasan ketat selama masa perbaikan pelayanan hingga benar-benar baik.

“Jangan hanya menyertakan dana ke PDAM, lalu sepenuhnya membiarkan PDAM berjalan sendiri. Padahal dukungan moril dan pengawasan ketat patut dilakukan agar pengelolaan sungguh-sungguh berjalan baik,” katanya.*Pos Kupang

Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Reko Deta, S.Ip, mengatakan hal ini saat membuka acara peringatan Hari Anak Nasional di Aula Gedung Karya Siaga Waikabubak, Rabu (27/7/2011).

Menurut Reko Deta, anak-anak merupakan harta tak ternilai. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa ini. Karenanya, kesadaran orang tua sebagai tonggak utama pendidikan anak wajib melindungi anak dari tindakan kekerasan, perdagangan anak, memperjuangkan pendidikan anak dan terhindar dari kekerasan non fisik lainnya.

Pembinaan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama tiga komponen penting, yakni orang tua murid, guru dan masyarakat (lingkungan). Sebagai orang tua berkewajiban merawat, memelihara, menjaga dan membesarkan anak dengan pendidikan nilai-nilai yang baik agar kelak anak-anak tampil dengan karakteristik  kehidupan pribadi yang jujur dan berakhlak mulia. Anak-anak sejak dini harus diajarkan sikap jujur dan taat kepada orang serta saling menghargai satu dengan lainnya.

Sementara di dunia pendidikan formal, diharapkan para guru memiliki peran lebih strategis dalam mendidik anak-anak dengan menanamkan beragam bekal pengetahuan sehingga anak-anak menjadi pintar sekaligus menjadi calon pemimpin masa mendatang. Peranan guru sangat strategis karena sekolah menjadi wadah utama anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan resmi dan pendidikan budi pekerti yang luhur. Dengaan demikian, anak-anak akan tumbuh besar dengan dasar pengetahuan yang kuat dan kepribadian yang jujur dan patuh terhadap orang tua, guru dan sesamanya.

Sikap dan kepribadian anak-anak dapat terpengaruh pula oleh kehidupan lingkungan masyarakat sekitar. Lingkungan pergaulan hidup masyarakat yang baik akan membawa anak-anak menjadi baik pula. Sebaliknya, kondisi lingkungan kurang baik akan berpengaruh pula terhadap diri anak-anak. Karena itu diharapkan orang tua dan guru tetap memainkan peran agar pergaulan anak-anak dapat terkendali dengan baik.*Pos Kupang