Pesawat tersebut didatangkan dari Surabaya pada hari itu untuk melayani para penumpang rute Denpasar-Tambolaka-Maumere-Kupang (pergi-pulang).

Penggunaan pesawat berbadan lebar tersebut tidak bersifat regular namun hanya memback up pesawat foker 100 yang sedang diuspeksi, yang biasanya melayani rute tersebut.

Direktur Agen Merpati di SBD, Charles Samapaty, membenarkan hal itu. “Pelayanan oleh pesawat Boeing 737 ini hanya untuk hari ini saja. Selanjutnya akan tetap dilayani oleh Foker 100. Ini dilakukan agar pelayanan kepada para pelanggan tetap terjaga,” kata Charles.

Pada Saat itu juga dia menyarankan agar Pemerintah SBD secepatnya melengkapai bandara tersebut dengan mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan. Saat ini hanya ada satu unit mobil pemadam yang digunakan.

Di tempat yang sama, Kepala Bandara Tambolaka, Yohanes Rukep Keraf mengatakan, Boeing 737 seri 300 direncanakan tetap melayani Bandara Tambolaka. Namun kepastian waktunya belum ditentukan.

“Sekarang masih dalam proses untuk pengoperasian Boeing 737 secara regular. Karena dari hasil survei, Bandara Tambolaka layak dilayani pesawat Boeing 737,” kata Yohanes.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, tim yang berasal dari Direktorat Teknik Bandara, Ditjen Perhubungan Udara dan perwakilan manajemen Merpati pusat, telah memantau kesiapan Bandara Tambolaka, dalam rangka pengoperasian Pesawat Boeing 737 di Bandara tersebut.

Pantauan yang dilakukan pada tanggal 24 hingga 25 Januari 2010 menyatakan Bandara Tambolaka memenuhi persyaratan untuk pengoperasian pesawat yang dimaksud, namun kepastiannya masih harus ditindaklanjuti.

Pantauan Pos Kupang pada hari Minggu, pesawat Boeing 737 seri 200, mendarat dengan mulus dan tidak ada masalah sedikit pun. Demikian pun saat lepas landas. Pesawat berbadan lebar itu, mengangkut 95 penumpang, menuju Maumere dan Kupang. (ff)*Pos Kupang

Memanfaatkan dana tersebut, Pemerintah Kota mengalokasikan untuk beberapa kegiatan pembangunan. Diantaranya, membangun bendung Biknoi-Naikolan, Kota Kupang.

Selain itu, dana itu juga digunakan untuk membangun bendung air baku lengkap, water treatmen, jaringan pipa tranmisi plus fasilitas-fasilitas  umum (fasum) untuk masyarakat kota ini.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang, Beni Sain, pada saat sosialisasi pembangunan Bendung Biknoi-Naikolan, Selasa (9/3/2010) siang.

Dia mengharapkan, dengan adanya pembangunan sarana umum berupa Bendung Biknoi-Naikolan tersebut, pasokan air untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Kupang menjadi lebih baik.

Untuk diketahui, selama ini masyarakat Kota Kupang selalu mengeluhkan kesulitan air untuk kebutuhan rumah tangga.  Sumber air yang dikelola oleh PDAM Kota dan Kabupaten Kupang, belum didistribusikan secara baik.

Konsekuensinya, masyarakat di sebagian wilayah, seperti Perumnas, Kelurahan Nefonaek, Namosain, Alak, Penfui dan beberapa tempat lainnya, lebih mengandalkan mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. (editor kro)*Pos Kupang

“Sampai saat ini, sudah puluhan orang  tertipu. Total kerugian dari kasus pemerasan itu mencapai ratusan juta. Korban terbaru yakni Ketua DPC Demokrat Sumba Timur, Ir.Ridwan Untono.

Pemerasan dan penipuan dengan modus seperti ini mencuat ke permukaan, ketika seseorang menelepon para pejabat di Dinas Kehutanan Sumba Timur, termasuk Kepala Dinas Kehutanan, Ir. Johanes Landuwulang , meminta uang puluhan juta atas. Permintaan uang itu atas nama Wakapolres Sumba Timur, Kompol Anthon Ch. Nugroho, S.H, M.Hum.

Uang yang diminta itu disebutkan sebagai jaminan untuk membantu proses hukum kasus penahanan kayu delinga yang saat ini sedang ditangani Polres Sumba Timur. Tanpa berpikir panjang, Kepala Dinas Kehutanan Sumba Timur dan beberapa pejabat lainnya mentransfer uang ke rekening yang dititipkan penelpon. Setelah ditelusuri, nama pemilik rekening tersebut berdomisili di Atambua.

Yang terakhir, dialami Ketua DPC Demokrat Sumba Timur, Ir.Ridwan Untono. Untono juga diperas atas nama Kapolres Sumba Timur, AKBP Tetra M Putera. Jaminannya membantu Ridwan yang terkait kasus penganiayaan terhadap salah satu pekerjanya beberapa waktu lalu.

Saat ini, polisi sedang mengusut keberadaan para pelaku tersebut. Sebelum kasus pemerasan ini, Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si juga menjadi salah satu korban penipuan oleh seseorang yang mengaku  tokoh dari salah satu agama.

Kasat Reskrim Polres Sumba Timur, Iptu Mayndra Eka Wardana yang dihubungi Sabtu (6/3/2010) siang, mengatakan, para korban sudah melapor secara resmi kepada kepolisian.  Mayndra mengatakan pihaknya sudah menyita bukti-bukti transfer dan nomor telepon para pelaku.

Untuk Kepala Dinas Kehutanan, kata Mayndra, setelah ditelusuri alamat pelaku ada di Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan untuk Ridwan Untono, alamat pelakunya ada di Medan, Sumatera Utara. Rekening-rekening tersebut, jelas Mayndra, sudah kosong. “Setelah kita cek ternyata uang hanya singgah sebentar di rekening tersebut setelah itu keluar lagi,” demikian Mayndra. (editor kro)* Pos Kupang

Pantauan Pos Kupang, Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete rencananya memantau perairan laut dari Pantai Waikelo, Kecamatan Loura hingga ke Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi dengan jarak tempuh sekitar 40 Km.

Namun, speed boat Cakalang 001 yang ditumpangi bupati dan rombongan hanya mampu berlayar sekitar 10 menit di perairan  karena dihadang gelombang dan angin kencang.

Pantauan Pos Kupang, gelombang di pantai Waikelo denga ketinggian sekitar tiga meter. Sedangkan ukuran speed boat hanya mampu ditumpangi 8 orang terlihat kecil dibanding  gulungan ombak serta arus yang sangat besar.

Kondisi ini sebenarnya sudah terjadi saat rombongan bupati  menanti kedatangan speed boat yang sedang berlayar dari Pantai Mananga Aba menuju Waikelo. Saat speed boat tiba, rombongan tetap memaksakan diri berlayar untuk memantau aksi para pelaku pemboman ikan. Hanya Kabag Tatapem, Fransiskus M. Adi Lalo yang berani membatalkan niatnya untuk ikut berlayar.
Karena kondisi perairan yang kurang bersahabat, Bupati SBD

Kornelius Kodi Mete bersama Kadis Kelautan dan Perikanan, Petrus L. Tangu, Kabag Umum, Frin Tuka serta beberapa staf Dinas Kelautan dan ajudan bupati, Yohanes Seu Djoe  yang sudah menumpangi speed boat hanya mengitari Pantai Waikelo selama 10 menit.

“Saya sebenarnya mau memantau langsung para pelaku pemboman ikan yang sering dikeluhkan warga selama ini. Selain itu, kita ingin ke Tanjung Karoso untuk memberikan bantuan pukat kepada nelayan di sana sekaligus melihat posisi peletakan radar dari TNI Angkatan Udara yang akan hadir di SBD. Namun pelayaran terpaksa dibatalkan karena tingginya gelombang dan angin yang sangat kencang ,” kata Bupati Kornelius Kodi Mete sesaat turun dari speed boat di Waikelo beberapa menit setelah berlayar

Dia berharap semua komponen masyarakat SBD turut mengewasi secara bersama-sama terhadap ulah para pelaku pengeboman ikan karena aksi itu merusak ekosistem laut.
Speed boat  yang ditumpangi bupati SBD dan rombongan hari itu baru diresmikan pengoperasiannya oleh Kadis Kelautan setempat di Pantai Mananga Aba.  (ff)* Pos Kupang

Penertiban kegiatan Persekutuan Doa Pelajar dan Mahasiswa Bukit Kasih dilakukan karena kegiatan aliran ini tidak mengantongi ijin resmi dan dinilai meresahkan masyarakat.
Selain itu, keberadaan persekutuan doa  ini mendapat penolakan dari forum Kerukunan Umat  Beragama (FKUB) Kabupaten Sumbar sebagaimana disampaikan dalam pertemuan bersama di Kantor Kecamatan Kota Waikabubak belum lama ini.

Camat Kota Waikabubak, David Buningani, ditemui Jumat kemarin mengaku selama ini Lurah Komerda telah berulang kali minta agar pengurus Persekutuan Doa Bukti Kasih  mengurus kelengkapan administrasi sehingga keberadaannya legal. Namun permintaan itu tak digubris bahkan sehari sebelumnya staf Kelurahan Komerda mendatangi lokasi kegiatan persekutuan sempat ditolak dengan alasan kegiatan persekutuan doa tak perlu urus ijin dan lainnya. (pet)* Pos Kupang

Penempatan personel Brimobda NTT di Sumba Tengah untuk pengendalian kamtibmas di wilayah itu yang terkenal dengan aksi pencurian ternak.  Dan hampir sebulan terakhir anggota Brimob mulai patroli di wilayah Sumba Tengah

Dengan adanya kantor sementara di Sumba Tengah maka bisa bisa dilakukan upaya pencegahan kasus perampokan di malam hari. (pet)

Brimob Tempatkan Personil di Sumba Tengah
Komandan Brigadir Mobil (Brimob) Kompi V Pelopor Sumba, Iptu Umbu Sairo, mengatakan, telah menempatkan personil untukbertugas ke Kabupaten Sumba Tengah. Penempatan dilakukn sejak Februari 2010 untuk mem-back-up tugas kepolisian dengan mengadakan patroli secara rutin setiap hari.

Tugas dari personil Brimob, menurutnya, guna mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti aksi pencurian dan perampokan ternak milik masyarakat Sumba Tengah sebagaimana terjadi selama ini. Bahkan menurutnya Sumba Tengah menempati urutan keduasebagai daerah rawan kamtibmas di Pulau Sumba akibat maraknya pencurian, perampokan, penodongan dan curanmor.

Menurut Iptu Umbu Sairo, penempatan personil Brimob ke Kabupaten Sumba Tengah atas perintah Kapolda NTT setelah menerima permohonan dari Bupati Sumba Tengah, Drs.Umbu Sappi Pateduk. Danki Brimob Kompi V Sumba, Iptu Umbu Sairo mengatakan hal itu di Waibakul, Sumba Tengah, Kamis (4/3/2010). (pet)

Sumba Tengah Memang Butuh Brimob
Tingginya angka kejahatan di Sumba Tengah, membuat Brimob, atas permintaan Bupati setempat, Umbu Sappi Pateduk, menempatkan personil di sana. Sumba Tengah yang masih berbenah, memang sangat membutuhkan aparat Brimob.

Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Sumba Tengah, Umbu Windi, di selah-selah peninjuan bangunan yang diperuntukan bangunan untuk pos jaga Brimob, mengatakan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sangat membutuhkan kehadiran Brimob agar membantu menjaga keamanan daerah ini. Berbagai aksi kejahatan seperti curanmor, pencurian, perampokan dan penondongan kerap terjadi selalu luput dari aparat kepolisian.

Menurutnya, sebagai keseriusannya, pemerintah Sumba Tengah menyediakan fasilitas seperti rumah yang menjadi pos jaga dan bantuan kendaraan dinas roda dua guna memperlancar tugas ke desa-desa.

Semua bangunan di pinggir jalan pertigaan menuju Pasar Inpres Anakalang tersebut sudah ditinjau langsung Wakasad Brimob Polda NTT, Kompol Henri J.P Siahaan, S.IK, Kamis (4/3/2010). Bangunan tersebut merupakan kantor eks Kantor Pengadilan Sumba Barat.  (pet)

Copyright : Pos Kupang

“Kalau biaya perawatan dermaga feri  menjadi kewenangan pemerintah daerah maka pasti akan terakomodir dalam perubahan APBD pada bulan Agustus 2010 mendatang. Karena dalam anggaran murni yang telah ditetapkan pada tangal 31 Desember tahun 2009 lalu, biaya perawatan dermaga feri Waikelo tidak terakomodir. Kita juga belum tahu apakah untuk perawatan merupakan kewenangan pemerintah daerah ataukah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Elisabeth. (ff)

Copyright : Pos Kupang

Demikian disampaikan Plt. Sekda NTT, Frans Salem, S.H saat ditemui, Jumat (5/3/2010). Salem mengatakan, keberangkatan gubernur  ke Australia atas permintaan presiden. Di sana gubernur akan memaparkan berbagai persoalan pembangunan yang berkemungkinan dilakukan kerja sama bilateral dengan daerah sasaran NTT yang berbatasan laut dengan Australia dan berbatasan daratan serta lautan dengan Timor Leste.

Gubernur NTT,  Frans Lebu Raya yang dikonfirmasi di Kupang, Jumat (5/3), mengakui telah mendapat pemberitahuan dari Sekretariat Negara untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia.

“Saya sudah dihubungi pekan lalu melalui telepon dan juga sudah ada pemberitahuan secara resmi melalui surat pada 1 Maret dari Sekretariat Negara untuk ikut mendampingi Pak Presiden ke Camberra dan Sydney serta Papua Nugini,” katanya.

Dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi,  permintaan ke Australia dan Papua Nugini itu sesuai dengan arahan Presiden RI.

Hanya saja, dalam surat pemberitahuan itu tidak disebutkan materi apa yang harus disiapkan untuk dibawa dalam kunjungan ke Australia itu.

Rombongan Presiden beserta Ibu Ani  Yudhoyono  direncanakan  berangkat dari Bandara Udara Halim Perdanakusuma pada Senin 8 Maret dan kembali ke tanah air pada 12 Maret.

Frans  Salem mengatakan , saat ini Bappeda NTT dan Biro Administrasi Pembangunan sedang menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kerja sama pembangunan NTT dengan Australia, masalah perbatasan dan  pencemaran laut Timor.

Semua materi, kata Salem, akan dipaparkan kepada presiden sehingga bisa dijadikan referensi dalam pembicaraan kerja sama  bilateral Indonesia-Australia. Paling kurang, katanya, NTT sebagai pintu terdepan yang berbatasan langsung dua negara  akan menjadi bahan perhatian. (gem/ant)

Kesepakatan  mempertahankan Panwaslu bentukan Bawaslu dicapai dalam pertemuan antara KPU Sumba Timur, Panwaslu bentukan Bawaslu dan pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur yang difasilitasi Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si di ruang  kerjanya,  Senin (22/2/2010) lalu.

Dalam pertemuan itu,  DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sepakat  mencairkan anggaran bagi Panwaslu bentukan Bawaslu. Selama belum ada petunjuk lebih lanjut dari KPU Pusat, Panwaslu yang ada tetap melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap tahapan Pemilu Kada di daerah itu.

Salah satu anggota Panwaslu, Romanus Ramone, S.H  kepada Pos Kupang  melalui telepon, Selasa (2/3/2010), mengatakan,  KPU, DPRD dan Pemda Sumba Timur sepakat  menunda pelaksanaan hasil rapat koordinasi KPU, DPRD dan Pemda Sumba Timur 18 Februari lalu tentang perekrutan dan pembentukan Panwaslu Sumba Timur yang baru.

Penundaan tersebut terkait adanya informasi dari KPU Pusat melalui SMS yang meminta KPU Sumba Timur  untuk menunda perekrutan anggota Panwaslu yang baru sambil menunggu hasil penelusuran KPU terhadap 192 Panwaslu bentukan Bawaslu di seluruh Indonesia.

Selama belum ada petunjuk atau informasi lebih lanjut dari KPU pusat, jelas Romanus, Panwaslu yang ada tetap menjalankan tugas seperti biasa.

“Sudah ada kesepakatan KPU, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan polemik ini. KPU dan Bawaslu sepakat untuk menelusuri Panwaslu bentukan Bawaslu di daerah mana saja yang sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) dan mana yang tidak sesuai SEB.

Hanya Panwaslu yang tidak sesuai SEB yang dibatalkan. Sedangkan yang sesuai SEB akan dipertahankan. “Kita di Sumba Timur termasuk yang sesuai dengan SEB,” kata Romanus.

Romanus mengatakan, hasil pertemuan di ruang kerja bupati itu sekaligus mengakhiri polemik selama ini.  Apalagi dalam pertemuan itu, kata Romanus, Ketua DPRD, drh. Palulu P Ndima, M.Si menjamin akan mempertahankan Panwaslu yang ada mengingat tahapan Pemilu Kada di Sumba Timur sudah berlangsung.

Hal senada disampaikan Juru Bicara KPU Sumba Timur, Ndilu Maupanji. Menurut Maupanji, KPU pusat telah memerintahkan agar perekrutan anggota Panwaslu dipending sambil menunggu penelusuran KPU terhadap Panwaslu bentukan Bawaslu di 192 daerah.

“KPU Pusat masih melakukan penelusuran Panwaslu di daerah mana saja yang melanggar SEB dan yang tidak melanggar SEB. Hanya Panwaslu yang melanggar SEB yang dibatalkan. Sedangkan yang sesuai SEB, tetap dipertahankan. Sumba Timur termasuk salah satu Panwaslu bentukan Bawaslu yang sesuai SEB. Karena itu, tidak ada lagi masalah dengan Panwaslu yang ada,” demikian Maupanji.

Namun keputusan itu tetap  di tangan KPU pusat. “Dari KPU pusat janji hari ini (kemarin,Red) sudah beri tahu hasil pleno tentang Panwaslu tersebut. Namun saya sendiri belum mengecek apakah keputusan sudah sampai di KPU Sumba Timur atau belum,” jelas Maupanji yang saat itu sedang mengikuti Rakor Pamong Praja di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi. (dea)*Pos Kupang

Pasalnya, berbagai persiapan yang dilakukan siswa dan guru menghadapi UN pada Maret mendatang dinilai lebih baik dari kesiapan tahun sebelumnya. Antara lain semua sekolah wajib menggelar les tambahan bagi siswa kelas III yang ikut UN.

Ketua ujian nasional Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) NTT I Nyoman Martiase mengatakan itu kepada wartawan di Kupang, Sabtu (27/2).

Tahun lalu, persentase kelulusan UN di NTT hanya 70% sampai 25%. Angka itu, katanya, bakal naik menjadi 80%. “Kita optimistis target yang ditetapkan akan tercapai, karena standar kelulusan tidak mengalami kenaikan,” katanya.

Menurut Nyoman, meskipun hasil try out (uji coba) UN masih jauh dari harapan, yakni sampai 60%, angka itu tidak bisa dijadikan patokan. Pasalnya, soal-soal yang diuji pada try out adalah soal prediksi untuk ujian nasional. “Pra ujian tidak menjadi acuan persentase kelulusan di daerah pada 2010,” katanya.

Untuk mencapai target kelulusan 80%, atau bahkan lebih, ia minta dukungan orang tua siswa dan guru untuk tidak menjadikan UN sebagai momok yang menakutkan sehingga menekan siswa. “Kita sudah minta guru agar tersenyum saat mengajar. Jangan cepat marah, karena akan menganggu mental siswa,” katanya. (PO/OL-01)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com