Majelis hakim konstitusi yang diketuai Achmad Sodiki menggelar sidang perdana sengketa hasil Pemilukada putaran kedua Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, di gedung MK, Kamis (5/8). Pemohonnya adalah pasangan Agustinus Niga Dapawole dan Thimotius Woda Sappu (3) yang tersingkir dalam Pemilukada putaran II Sumba Barat yang digelar 12 Juli 2010 lalu.

Pemohon meminta MK membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada putaran II Sumba Barat tertanggal 16 Juli 2010 sekaligus mendiskualifikasi pasangan Jubilate Pieter Pandango dan Reko Deta (4). Selain itu, memerintahkan agar KPUD Sumba Barat menggelar pemungutan ulang. Sebab, Pemilukada putaran II itu diwarnai sejumlah pelanggaran atau kecurangan.

Sesuai hasil rekapitulasi KPUD Sumba Barat menempatkan pasangan Jubilate-Reko menempati posisi teratas dengan perolehan 27.743 suara. Sementara pasangan Agustinus-Thimotius hanya mampu mendulang 24.011 suara. Sebelumnya pada Pemilukada putaran I, kedua pasangan itu berhasil memperoleh suara terbanyak, tetapi kurang dari 30 persen suara, sehingga berhak maju pada putaran II.

Kuasa hukum pemohon, Refly Harun menuturkan pelaksanaan Pemilukada putaran II Sumba Barat telah terjadi banyak kecurangan baik yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 maupun KPUD Sumba Barat. Kecurangan itu di antaranya berupa money politics, intimidasi, penggelembungan suara, DPT bermasalah.

Refly mengungkapkan politik uang yang dilakukan pasangan nomor urut 4 pada 5 Juli 2010, ketika seorang bernama Yanto Kapoting, Mete Nono, Bewa Guti, dan Ngila Ngongo dipanggil Jubilate untuk datang ke rumahnya. Saat itu, Jubilate memberi arahan, “Ingat coblos gambar saya pada Pemilukada 12 Juli 2010”. Setelah itu, mereka diberi uang sebesar Rp100 ribu dan sebungkus rokok merek Surya 12. “Ini salah satunya, praktik ini melanggar asas pemilu luber dan jurdil,” kata Refly.

Pada 6 Juli malam, tutur Refly, telah terjadi pemukulan dan pembakaran rumah Andreas Punda yang dilakukan massa pendukung nomor urut 4 di Desa Malata. Sebelum pemilihan banyak warga yang berkeliaran di Kota Waikabubak di malam hari hingga pagi dengan membawa parang dan berikat kepala. Beberapa dari mereka mengaku diberi uang sebesar Rp25 ribu dari pasangan tim sukses nomor 4. “Ada juga beberapa warga yang diintimidasi memberikan pernyataan.”

Pemohon, kata Refly, juga dirugikan karena adanya penggelembungan suara atau pengurangan surat suara sah di tingkat PPK, tetapi disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Sumba Barat tanggal 16 Juli. Misalnya, penggelembungan dua surat di TPS I Desa Hobawawi, pengurangan surat suara cadangan sebanyak 9 lembar di TPS I Desa Bondotera. “TPS III Desa Sibareta surat suara sama dengan angka DPT tanpa ditambah 2,5 persen.”

Persoalan lainnya, lanjut Refly, pihaknya menemukan daftar nama pemilih ganda dalam DPT. “Pemohon juga menemukan fakta dimuatnya pemilih di bawah umur dalam DPT di enam kecamatan,” tandasnya.

Atas permohonan itu, hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menuturkan dalam permohonan tak tergambar secara jelas perolehan suara menurut versi pemohon. “Berapa rekap yang sesungguhnya menurut Saudara, misalnya selisih suara antara kedua pasangan itu, berapa? Ada hal kurang soal persebaran terjadinya, dimana saja, sehingga majelis bisa menyimpulkan Pemilukada layak diulang,” ujar Fadlil.

Soal intimidasi, kata Fadlil, apakah tindakan intimidasi itu dilakukan secara sporadis atau tersistematis? “Kalau mau diubah silahkan, tetapi jika dipertahankan juga nggak apa-apa, ini hak Saudara, kebetulan hari ini tak ada pihak terkait yang dituduh melakukan intimidasi dan money politic.”

Hakim konstitusi, Harjono menambahkan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada tak selalu harus dengan pemilihan ulang. “Bagaimana tingkat pelanggaran itu bisa menjadi alasan pemungutan ulang, permohonan ini masih belum menggambarkan betapa berat pelanggaran yang terjadi,” kata Harjono.

Harjono mempertanyakan petitum pembatalan dan permintaan diskualifikasi pasangan Jubilate-Reko dan menetapkan pemohon sebagai pemenang. “Kalau ada permintaan pembatalan, apa gunanya permintaan diskualifikasi dan pemohon ditetapkan sebagai pemenang, dasarnya apa, petitum ini supaya diurutkan logikanya,” sarannya.

Sidang ditunda hingga Selasa (10/8) pekan depan untuk memberi kesempatan tanggapan dari pihak KPUD Sumba Barat sekaligus pembuktian.

Sumber : http://www.hukumonline.com