WAIBAKUL, PK- Masih banyak lahan rakyat daerah pinggiran di Kawasan Taman Nasional (KTN) Manu Peu Tana Daru yang masuk kawasan hutan lindung. Akibatnya, rakyat tidak bisa menggarap maksimal. Hal ini perlu didiskusikan lagi sehingga rakyat tidak dirugikan dalam pemetaan kawasan taman nasional itu.
Julius Muhu, Plh Bupati Sumbar
Wednesday, September 1, 2010 9:53 |86 views
WAIKABUBAK, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Ir. Julius Muhu sebagai Pelaksana Harian Bupati Sumba Barat karena masa tugas Bupati Drs. Julianus Pote Leba dan wakilnya, Toda Lero Ora, S.H, berakhir tanggal 30 Agustus 2010. Julius Muhu yang juga Sekda Sumbar itu menjadi Plh Bupati Sumbar sampai Bupati dan Wabup Sumbar terpilih, Jubilate Pieter Pandango-Reko Deta dilantik. Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Sumba Barat, Drs. Imanuel M Anie mengatakan itu di kantor Bupati Sumba Barat, Senin (30/8/2010). Ia sempat memperlihatkan surat Mendagri yang difaks ke Waikabubak yang diterima tanggal 30 Agustus 2010 pagi. Isi surat ...
benediktus rio said on Friday, December 4, 2009, 0:27
Pak Bupati Umbu Bintang, perkenankan saya menyampaikan beberapa pendapat saya:
1. Bahwa Penunjukan Taman Nasional Manupeu Tanadaru ditunjuk melalui perubahan fungsi hutan. Jadi memang dari dulu sudah menjadi kawasan hutan, yang memang kurang terurus oleh pemerintah sehingga banyak masyarakat membuat mondu dekat mata air yang kebiasaan masy sumba ini cenderung menjadi salah satu penyebab rusaknya kawasan htan sumba
2. Pemda Sumba Tengah yang masih baru harus menerapkan pembangunan dengan prinsip kreatifitas, inovasi dan efisiensi da ecofriendly dalam kelola sumberdaya alam untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Tengah.
3. Lahan Sumba Tengah sebelah utara sangat luas dan jka diterapkan semacam transmigrasi lokal dengan pembinaan ntensif menurt saya akan lebih baik, dengan melihat posisi strategis bagian selatan sebagai penyangga bagian utara.
4. Idealnya Taman Nasional tidak boleh berdampigan secara langsung dengan pemukiman padat, idealnya ada penyangga, entah hutan produksi, atau hutan adat atau minimal lahan hijau seperti kebun. sehingga dapat mencegah Kebakaran, perburuan, ilegl loging (Saya lihat di draft master plan Sumba Tengah, hal ini kurang diperhatikan)
5. Usul saya, Sumba Tengah jangan hanya mempercepat kejar angka PAD atau investasi dari luar yang ujungnya hanya memberi keuntungan bagi segelintir orang luar sumba yang mengindikasikan NEOLiberalisme/kapitalisme (Contoh, rencana investasi asing dlm proyek jatropa). Sebaiknya membentuk koperasi2 usaha di masyarakat..dengan potensi lokal yang ada, kecil nda masalah asal merata, lambat itu proses, tapi akan benar2 membangun Sumba dari keterbelakangan dan modal yang terkumpul tidak terbang ke luar Sumba. Kita bisa mencontoh semangat Cina dalam bangun UKM2nya sebanyak-banyaknya dengan kreatifitas, inovasi dan iptek, yang sekarang mampu menggulingkan dominasi perusahaan2 besar para kapitalis Amerika dan Eropa..
Saya telah bekerja 2 tahun di sumba dan sangat prihatin dengan keterbelakangan masyarakat dalam dalam kelola sda yang sudah makin kritis yang semakin membuat miskin..
Tapi kita harus optimis, doa kami mudah2an Bpk Bupati Umbu Bintang dan jajarannya berhasil dalam menjalankan tugas berat dan mulia ini… GBU..