LOGISTIK Pemilu Legislatif berupa surat suara dan perlengkapan lainnya untuk Kabupaten Sumba Timur hingga Rabu (4/3/2009), belum tiba. Padahal, sesuai pemberitahuan melalui fax terakhir dari KPU Propinsi NTT kepada KPUD Sumba Timur, logistik pemilu untuk daerah itu tiba pada Selasa (3/3/2009).

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Logistik Sekretariat KPUD Sumba Timur, Melkianus D Patimara, menyampaikan itu saat  ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (4/3/3009).

Melkianus mengatakan, berdasarkan informasi  dari KPU NTT, logistik pemilu untuk daratan Sumba dikirim langsung dari Surabaya, Jawa Timur.  Namun, lanjutnya, sampai saat ini logistik pemilu belum tiba di Waingapu. “Kami kesulitan untuk konfirmasi ke perusahaan pengadaan logistik pemilu di Surabaya karena tidak mempunyai akses ke sana,” kata Melki.

Ia menyebutkan, logistik pemilu yang sudah tiba di Waingapu, yakni  tinta dan segel masing-masing berjumlah 867 botol dan 26.898 ukuran 5×6 cm. Sedangkan formulir, alat kelengkapan TPS, daftar calon anggota legislatif dan surat suara hingga saat ini belum tiba di Waingapu.

Melki mengatakan, dengan kondisi geografis Sumba Timur yang cukup sulit seharusnya logistik pemilu untuk Sumba Timur dikirim lebih awal. “Sesuai ketentuan, 21 hari sebelum hari H, seluruh logistik sudah didistribusi ke kecamatan. Sementara sampai saat ini kertas suara dan perlengkapan TPS belum sampai di Waingapu. Padahal kami juga membutuhkan waktu untuk sortir kertas suara. Belum lagi kalau ada surat suara yang rusak,” katanya.

Selain segel dan tinta, demikian Melki, KPUD Sumba Timur juga menerima bahan-bahan sosialisasi berupa spanduk 78 lembar, baliho satu lembar, stiker 3.122 lembar, liflet/ brosur 2.751 lembar dan poster 3.274 lembar. Bahan sosialisasi ini diterima dari KPU Propinsi NTT.

Ditanya tentang sosialisasi, Melki mengatakan, pada tahap penyelenggara pemilu, sosialisasi telah selesai. Saat ini, lanjutnya, sedang dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke badan, dinas, serta instansi pemerintah.  Sementara sosialisasi kepada masyarakat, jelas Melki, baru akan dilakukan pada minggu pertama bulan Maret ini.

Ia menyatakan, adanya perubahan regulasi tentang suara sah dan tidak sah mengharuskan KPU melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat. “Ada regulasi baru  tentang surat suara sah dan tidak sah, yakni pasal 41-42 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut dikatakan, apabila KPPS menemukan  tanda silang (X), garis datar (-), garis miring (/) atau kertas suara yang tercoblos, maka surat suara tersebut dianggap sah. Bahkan dalam aturan terbaru KPU, contreng/centang atau pemberian tanda dua kali, yakni pada nomor atau nama caleg dan gambar partai dianggap sah,” jelas  Melki.
Surat Suara Rusak
Dari Kalabahi, Kabupaten Alor dilaporkan, surat  suara yang diterima oleh KPUD Alor ketika dibuka secara simbolis satu dos dari 900 dos di Sekretariat KPUD Alor, Rabu (4/3/2009),  ada 215 lembar surat suara sudah rusak dari total 500 lembar surat suara dalam satu dos itu.

Sekretaris KPUD Alor, Dra. Nelcy Mowata menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang, Rabu (4/3/2009) di Sekretariat KPUD Alor ketika ditanya tentang pendropingan logistik pemilu legislatif untuk Kabupaten Alor.

Pembukaan dos surat suara ini disaksikan oleh polisi dan utusan dari Panwaslu Kabupaten Alor yang diwakili oleh panwas kecamatan. Sementara panwaslu kabupaten semuanya berada di luar daerah.

Menurut Nelcy, kerusakan diduga dari percetakan, dimana ada lubang-lubang kecil  pada bagian partai dan nama caleg. “Yang rusak dan yang baik kita rekap untuk disampaikan  kepada pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Nelcy menjelaskan, logistik surat suara pemilu legislatif untuk Kabupaten Alor telah berada di Kalabahi sejak Minggu (1/3/2009) yang diantar langsung oleh petugas dari Kupang menumpang kapal feri dan dikawal  anggota Brimobda NTT. Ketika surat suara ini tiba, kata Nelcy, diterima oleh semua anggota KPUD Alor dan staf Sekretariat, Panwaslu Alor dan sejumlah pihak lainnya.

Dalam berita acara yang ada, surat suara yang dikirim itu berjumlah 900 dos. Empat  jenis surat suara, yaitu DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten. Dari jumlah ini semuanya telah ditempel labelnya di luar dos dan masing-masing dos yang tertulis dalam label itu sebanyak 500 lembar surat suara.

Untuk sortir dan perhitungan surat suara ini, kata  Nelcy, dimulai Kamis (5/3/2009) dengan melibatkan 60 orang pemuda dari Gereja Hombul yang ikut membantu kegiatan ini. Keterlibatan pemuda ini telah diputuskan dalam rapat pleno KPUD Alor yang digelar beberapa hari lalu sebelum semua anggota KPUD berangkat ke luar daerah.

Selain surat suara, kata Nelcy, segel dan tinta  sudah berada di KPUD Alor. Dua logistik ini dikirim lebih dahulu sebelum surat suara. Logistik yang tiba di Alor yaitu kotak dan bilik suara. Kota dan bilik suara ini ditambah saja karena sudah ada saat pemilu 2004 lalu. Pada pemilu 2004 lalu ada 416 tempat pemungutan suara (TPS) dan pada pemilu tahun ini bertambah menjadi 500 TPS.

Dari 900 dos surat suara yang ada, untuk DPR RI  263 dos ditambah 60 lembar sehingga total surat suara 116.500 lembar. Untuk DPD RI jumlah lembar surat suaranya sama, begitu juga untuk DPRD propinsi. Sementara untuk DPRD kabupaten, untuk Dapil I Alor sebanyak 101 dos ditambah 102 lembar sehingga totalnya 50.602 lembar surat suara, untuk Dapil II Alor ada 83 dos ditambah 474 lembar sehingga total surat suara 41.974 lembar, dan untuk dapil III Alor ada 47 dos ditambah 406 lembar sehingga total 23.906 lembar surat suara.

Sementara itu, di Sumba Timur hingga saat ini baru Baru lima partai politik (Parpol) dari 32 parpol peserta pemilu di daerah itu yang sudah memasukan rekening dana kampanye kepada KPUD Sumba Timur. Lima parpol itu,  yakni Gerindra, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Barisan Nasional (PBN)dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu disampaikan Kasubag Umum dan Logistik Sekretariat KPUD Sumba Timur, Melkianus D Patimara kepada Pos Kupang, Rabu (4/3/2009).

Melki mengatakan, rekening khusus dana kampanye dan rekening awal dana kampanye wajib diserahkan parpol kepada KPUD karena diatur dalam pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa partai politik peserta pemilu wajib menyerahkan rekening khusus dan rekening awal dana kampanye paling lambat pada hari H-7 sebelum kampanye rapat umum. “Jadi, batas waktu penyerahan rekening khusus dana kampanye dan rekening awal dana kampanye tanggal 9 Maret 2009. Tinggal lima hari lagi. Namun sampai sekarang baru lima partai politik yang menyerahkan rekenin dana kampanye,” kata Melki.

Persyaratan penyerahan rekening dana kampanye ini, lanjut Melki,  sudah ditegaskan KPUD Sumba Timur kepada partai politik tanggal 14 Februari 2009 lalu. “Saat itu semua partai politik sudah bersedia untuk menyerahkan rekening dana kampanye sebelum tanggal 9 Maret. Kami  tunggu  sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau sampai batas waktu tersebut tidak juga dipenuhi, parpol tersebut didiskualifikasi atau tidak diperkenankan mengikuti pemilu legislatif  pada April 2009,” tegasMelki. (dea/oma)

Copyright: http://www.pos-kupang.com