WAIKABUBAK, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendukung jika Pemerintah Propinsi NTT membeli pesawat sendiri guna melayani kebutuhan penerbangan di NTT.

Selain agar tidak terjadi monopoli oleh airline tertentu, dengan memiliki pesawat sendiri Pemprop NTT juga bisa menangguk untung dari usaha penerbangan.

Kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Selasa (27/10/2009), Wakil Bupati Sumba Barat, Toda Lero, Ora, S.H, mengatakan, wacana agar Pemprop NTT membeli pesawat sendiri dengan menggandeng semua kabupaten di NTT perlu didukung. “Perlu didukung mengingat belakangan kondisi transportasi NTT, baik laut maupun udara nyaris lumpuh total akibat tidak beroperasinya sejumlah kapal milik PT Pelni dan tiga pesawat TransNusa mengalami gangguan teknis,” kata Lero Ora.

Menurut Lero Ora, saat ini animo masyarakat NTT menggunakan jasa penerbangan cukup tinggi. Ironisnya, armada pesawat yang khusus menerbangi kota-kota di NTT  sangat terbatas. Akibatnya, terjadi monopoli tarif pesawat sehingga harga tiket pesawat dalam wilayah regional NTT lebih mahal ketimbang penerbangan ke luar NTT.

Lero Ora mengajak semua pihak melihat kebutuhan memiliki pesawat sendiri sudah sangat mendesak dan urgen. Dengan memiliki pesawat sendiri, kata Lero Ora, persoalan transportasi di NTT bisa diatasi dan dengan demikian geliat pembangunan di NTT berjalan lebih lancar.  Hanya saja, kata Lero Ora, perlu dipikirkan pengelolaan pesawat tersebut harus dilakukan oleh sebuah managemen yang profesional. Dengan demikian keberadaan pesawat tersebut benar-benar berguna bagi perkembangan pembangunan daerah ini, dan bukan sebaliknya gulung tikar.

“Kita bisa mengaca kepada pengelolaan beberapa perusahaan daerah di NTT yang tak kunjung memberi perkembangan usaha yang signifikan. Jangan sampai nasib pengelolaan pesawat sama seperti pengelolaan beberapa perusahaan daerah di NTT sebagaimana terjadi di bumi Flobamora sekarang. Karena itu perlu dipikirkan pula ketersediaan SDM yang profesional agar pengelolaan pesawat berjalan baik,” kata Lero Ora.

Jika SDM tidak memadai, kata Lero Ora, Pemprop NTT bisa menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan manejemen penerbangan lain, sehingga menjadi lebih profesional. Lero Ora mencontohkan KSO antara Pemkab Sumba Barat dan Sumba Timur dengan  Managemen PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini.

Pilih KSO
Jika Pemkab Sumbar setuju menyertakan sharing dana untuk membeli pesawat, maka Pemkab Sumba Timur (Sumtim) lebih memilih kerja sama operasional (KSO) dengan operator penerbangan nasional untuk mengatasi masalah transportasi udara.  Apalagi kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan salah satu penerbangan nasional yakni PT Merpati Nusantara Airlines selama ini telah memberikan keuntungan bagi daerah itu. Keuntungan tidak saja dari sisi kemudahan akses transportasi tetapi juga peningkatan PAD uang yang diinvestasikan di perusahaan penerbangan tersebut.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, yang ditemui di sela-sela peresmian Gedung Pusat Pelatihan Klinik Primer di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Selasa (27/10/2009) siang, mengatakan, kerja sama Pemkab Sumtim  dengan PT Merpati Nusantara Airlines sudah memasuki tahun ketiga dan akan berakhir 2011. “Kedudukan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di situ sebagai investor karena menginvestasikan uangnya senilai Rp 10 miliar. Uang itu tidak hilang tetapi dikembalikan dalam tempo lima tahun dengan total uang yang dikembalikan ke pemerintah daerah minimal Rp 10,2 miliar atau Rp 13,8 miliar. Jadi uang pemerintah yang dinvestasikan di PT MNA tidak hilang,” kata Gidion.

Dishub setuju
Wacana membeli pesawat sendiri disetuju Dinas Perhubungan (Dishub) NTT. “Saya setuju itu. Nanti kita bicarakan dengan  DPRD NTT dalam sidang-sidang resmi. Saya akan memberikan telaahan kepada Pak Gubernur agar wacana yang digulir Dewan bisa disikapi pemerintah melalui alokasi anggaran,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTT,  Drs. Gulam Husain, di Kantor  Gubernur NTT,  Senin (26/10/2009).

Gulam mengatakan itu menjawab Pos Kupang soal  wacana pembelian pesawat atau KSO oleh Ketua Fraksi Golkar, Hendrik Rawambaku, Ketua Fraksi PDIP, John Umbu Deta, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Gabriel Suku Kotan.
Menurut Gulam, rencana membeli pesawat  cukup rasional, karena NTT merupakan propinsi kepulauan, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah dari kabupaten/kota. Untuk membeli pesawat, kata Gulam,  butuh dana yang cukup besar, sehingga perlu ada sharring dana dengan kabupaten/kota. Harga satu pesawat  mencapai Rp 60 miliar sampai Rp 70 miliar. (pet/dea/gem)*pos-kupang