WAINGAPU, PK– Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) sampai saat ini masih kekurangan 845 orang guru. Bahkan beberapa sekolah hanya diajar oleh satu orang guru. Akibatnya, kalau guru yang bersangkutan sakit atau ada urusan dinas luar, maka sekolah diliburkan.

Kebutuhan guru di Sumtim bertambah setelah ada penambahan delapan sekolah menengah pertama (SMP), dan empat sekolah satu atap (satap) pada tahun 2008.

Kepala Tata Usaha (KTU) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumtim, Obet Hilungara mengatakan itu saat ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (18/2/2009).

Obet mengatakan, sampai 2007 Sumtim kekurangan 1.037 guru. “Tahun 2008 ada penerimaan 80 orang guru PTT yang lulus data base, dan tahun 2009 ini sebanyak 220 orang dari seleksi umum. Dengan penambahan 300 orang guru ini, kekurangan guru tinggal 337 orang. Namun dengan adanya penambahan delapan SMP baru dan empat unit satap maka kekurangan guru menjadi 845 orang. Kekurangan yang ada masih diupayakan melalui tenaga guru PTT dan honor,” jelasnya.

Masalah kekurangan guru ini diangkat para camat dalam Rapat Kerja Pamong Praja, Jumat (14/2/2009) lalu. Dalam rapat tersebut ada beberapa camat mengungkapkan minimnya jumlah tenaga pengajar di beberapa sekolah di wilayahnya.
Salah satu camat yang mengungkapkan kekurangan guru, yakni Camat Paberiwai, Siane T Amu Ina.

Siane mengungkapkan, di wilayahnya ada sebuah sekolah yang gurunya hanya satu orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Dengan keadaan ini, ketika guru bersangkutan harus ke Waingapu karena urusan dinas maka sekolah terpaksa diliburkan.

Masalah kekurangan guru juga disampaikan Camat Rindi, Ndoi Mila Ara, bahwa di wilayahnya ada sebuah sekolah yang PBM terpaksa dilakukan di rumah penduduk. Guru yang menangani PBM juga hanya satu orang, yakni guru honor yang dibiaya dari dana LPM.

Dengan kondisi guru yang masih kurang, para camat meminta agar kepala sekolah tidak lagi direpotkan dengan urusan pekerjaan di luar tugas pokoknya seperti mengurus masalah pembangunan sekolah dan lainnya.

Menanggapi keluhan para camat, Kadis Pendidikan Kabupaten Sumtim, Rambu Lika Atahumba mengatakan, sekolah yang mengalami kekurangan guru merupakan sekolah baru.
Sekolah baru itu bersifat paralel biasanya berasal dari sumbangan pemerintah pusat atau dana hibah. “Sekolah yang dibangun dengan dana hibah atau dana dari pemerintah pusat biasanya berdiri lebih dulu sebelum kita siapkan guru. Kita tidak bisa menolak karena itu sumbangan,” kata Rambu Lika.

Dia mengatakan, jumlah guru di Sumba Timur sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan jika tidak dibagi ke sekolah swasta.
“Kita tahu di sini guru PNS juga ditempatkan ke sekolah swasta dengan pertimbangan yang sekolah di sana juga anak-anak Sumba Timur. Kalau guru PNS tidak ditempatkan di sekolah swasta, saya kira jumlah guru yang ada saat sudah mencukupi,” ujarnya.

Dikatakannya, jumlah guru di Sumtim saat ini untuk guru swasta atau yayasan 465 orang, dan guru PNS 1.766 orang. “Jumlah sekolah terus bertambah setiap tahun. Kita bingung membagi guru yang ada,” tambahnya.

Tentang kepala sekolah jadi ‘kontraktor’, Rambu Lika mengatakan, pekerjaan yang dikelola kepala sekolah bukan proyek tapi DAK dengan sistem swakelola. “Semua DAK pendidikan sesuai petunjuk dari pusat seperti itu. Kita tidak bisa mengubahnya di sini. Dana-dana itu dikirim langsung ke rekening sekolah dan dikelolah swakelola,” jelasnya

Ia mengatakan, jika jumlah guru memadai seharusnya kepala sekolah bebas dari tugas mengajar. Tapi karena guru kurang, maka kepala sekolah terpaksa ikut mengajar. Namun masalah kekurangan guru tetap akan dicermati Dinas Pendidikan. *

Copyright: pos-kupang.com