KUPANG, Penerapan Sistem Kas Daerah (Kasda/Government Cash Management) dalam layanan pengelolaan keuangan Pemda yang diluncurkan Bank NTT, perlu mendapat dukungan seluruh bupati dan walikota di NTT, demi mengubah image NTT sebagai salah satu provinsi terkorup di Indonesia.
Julius Muhu, Plh Bupati Sumbar
Wednesday, September 1, 2010 9:53 |85 views
WAIKABUBAK, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Ir. Julius Muhu sebagai Pelaksana Harian Bupati Sumba Barat karena masa tugas Bupati Drs. Julianus Pote Leba dan wakilnya, Toda Lero Ora, S.H, berakhir tanggal 30 Agustus 2010. Julius Muhu yang juga Sekda Sumbar itu menjadi Plh Bupati Sumbar sampai Bupati dan Wabup Sumbar terpilih, Jubilate Pieter Pandango-Reko Deta dilantik. Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Sumba Barat, Drs. Imanuel M Anie mengatakan itu di kantor Bupati Sumba Barat, Senin (30/8/2010). Ia sempat memperlihatkan surat Mendagri yang difaks ke Waikabubak yang diterima tanggal 30 Agustus 2010 pagi. Isi surat ...
yanus said on Wednesday, June 24, 2009, 20:18
Ya semoga ada perubahan …dimana2 gak hnaya di NTT saja yang korupsi.cuma kalau di NTT keterlaluan..apa2 harus uang .Saya punya pengalaman punya Ibu kebetulan guru SD
kalau dia mau naik pangkat dia harus siapkan uang untuk bayar petugas biar bahannya bisa diurus kalau tidak gak bakal deh.makasih pak gubernur tindak tegas saja siapapun dia.Baru NTT bisa maju.Malu dong kita dibilang termiskin di Indonesia..Sudah Miskin Korupsi lagi.capek d.
Al Ghozali Wulakada said on Saturday, May 1, 2010, 14:36
Mengamati Pemberitaan bahwah NTT Propinsi Terkorup di Indonesia,termiris rasanya!ketika rakyat di landa kelaparan dan ketertinggal dalam segala hal,tetapi pejabat NTT dari kabupaten maupun propinsi melakukan korupsi. Pak Gubernur mengatakan perlu Peningkatan Komitmen dan Kejujuran dari para bupati, agar mengurangi Korupsi.Masalah tidak sekedar itu pak Gubernur! masalahnya adalah NTT tidak pernah mau mengerti tentang kontrol kebijakan dan partisipasi publik. Kalau kontrol selama ini hanya diperankan oleh DPRD, sementara DPRD juga keranjingan Korupsi, lalu siapa yang mengawasi kecurangan dan penyelewengan.
LSM/NJO yang masuk dan aktif di NTT, tercatat pada umumnya berpartisipasi pada program yang akomodatif terhadap selera pemerintah. Menurut saya dari dulu NTT menjadi pusat tujuan NJO dan bantuan asing, tetapi hingga kini ibarat api jauh dari panggangnya. LSM/Masyarakat?Perguruan Tinggi seharusnya aktif melakukan kontrol kebijakan regional. Agar Komitmen dan Kejujuran itu tidak bisa sekedar diuji dengan pengakual lisan, tetapi teruji oleh catatan Pemerintahan yang dibuka sebuka-bukanya kepada Publik. Bila Gubernur merencanakan sistem Pengelolahan Keuangan, pun adalah sistem Pengelolahan keuangan yang terbuka bagi upaya kontrol publik.
Al Ghozali Wulakada
085229270171