WAIKABUBAK, PK- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat (Sumbar), TL Ora, S.H, mengukuhkan pembentukan Forum Parlemen Kabupaten Sumbar di Aula Delsos Sumbar, Sabtu (14/7/2008) lalu. Pembentukan Forum Parlemen Sumbar itu dihadiri 35 anggota DPRD Sumbar, perwakilan UNFPA Sumbar, Bappeda setempat dan undangan lainnya.
TL Ora mengatakan, pembentukan Forum Parlemen merupakan hal positif untuk memberikan advokasi kepada Dewan, advokasi kepada masyarakat, dan semua stakeholders di daerah ini untuk secara bersama membangun wilayah ini.
Pembentukan forum parlemen bukan menjadi lembaga tandingan Dewan, juga bukan untuk mengintervensi tugas Dewan. Forum ini menjadi mitra Dewan dan mitra diskusi bagi komponen masyarakat di wilayah ini. Kehadiran Forum Parlemen Kependudukan dan Pembangunan bertujuan memberikan dukungan dan bantuan demi memperkuat tiga fungsi DPRD, yakni fungsi legilasi, anggaran dan fungsi pengawasan/kontrol.

Ora mengimbau komponen masyarakat di daerah ini membuka diri membangun kerja sama dengan Forum Parlemen.  Ketua Forum Parlemen Kabupaten Sumbar, Samuel Heo, dalam sambutannya mengatakan, kehadiran forum ini menjadi dambaan karena wadah untuk memberikan advokasi kepada Dewan demi meningkatkan peran lembaga Dewan, terutama yang berkaitan dengan tiga fungsi Dewan.
Samuel yang juga Ketua Komisi C DPRD Sumbar mengatakan, sebetulnya sudah banyak LSM maupun lembaga non pemerintahan yang terbentuk dan berkarya di daerah ini. Kehadiran Forum Parlemen, katanya, bukan menjadi tandingan tapi menjadi mitra bersama untuk bergandengan tangan membangun daerah ini ke arah yang lebih positif.
Pada tahap pertama, forum ini menitikberatkan pada dua hal pokok, yakni kependudukan dan pembangunan, terutama berkaitan dengan angka reproduksi baik kelahiran, kematian, penyakit menular HIV/AIDS, masalah gender dan lainnya untuk mendapat perhatian serius pemerintah dan elemen di daerah ini. Sementara Kepala Bidang Sosbud Bappeda Sumbar, Titus Diaz Liurau, mengatakan, banyak persoalan saat ini melanda Sumba Barat, terutama berkaitan dengan masalah reproduksi, kelahiran, kematian dan lainnya yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Padahal realitas ini menunjukkan tren kejadian kian meningkat sehingga dibutuhkan penanganan segera. Karena itu, Forum Parlemen perlu ada guna memberikan advokasi terhadap berbagai bidang demi penanganan masyarakat di daerah berkembang ke arah yang lebih baik.
Saat ini Forum Parlemen Kabupaten Sumbar beranggotakan 35 anggota Dewan dengan mendapat dukungan dana dari UNFPA. (pet)

Sumber : Pos Kupang