Rendahnya cakupan pelayanan dan keberlanjutan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) memerlukan penanganan yang serius dengan melibatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah, karena pelajaran baik dan buruk atas prasarana yang terbangun telah banyak ditunjukkan oleh lembaga-lembaga pembangunan AMPL, tinggal bagaimana melanjutkannya. Demikian kata beberapa peserta dalam pelatihan penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL) yang berlangsung pada tanggal 2-5 Juni 2008, di Hotel Monalisa, Waikabubak, Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wakil Bupati Sumba Barat, Cornelius Kadi Mete, pada sambutannya menekankan pentingnya kampanye yang terus menerus untuk pelestarian sumber air sehingga kebiasaan masyarakat baker hutan dapat dieliminasi. “Jangan bakar padang, tetapi tanamlah pohon, Pokmair harus diarahkan untuk hal seperti ini” kata Wakil Bupati. Krisis air perlu diantisipasi agar jangan sampai menimbulkan konflik sosial. Ke depannya pembangunan daerah harus ditata secara komprehensif dan terintegrasi. “Pelatihan Renstra ini menjadi momentum bagi aparat daerah untuk mengembangkan kerangka kebijakan dan menyusun program yang strategis sesuai kondis lokal” kata Corneliues sesaat sebelum mengetuk palu tanda pembukaan pelatihan.
Inisiatif Pokja

Pelatihan penyusunan Renstra ini merupakan inisiatif Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumba Barat (Pokja Sumba Barat) bekerjasama dengan proyek ProAir, sebuah proyek pembangungan AMPL yang didanai oleh Pemerintah Jerman melalui GTZ. Proses pelatihan difasilitasi oleh WASPOLA, yang juga menyiapkan metodologi, tool dan fasilitator. Pesertanya berjumlah 36 orang yang berasal dari dinas terkait (Kesehatan, Bappeda, BPMD, PU, Kehutanan, Pertanian,Bappedalda), Camat (Lamboya Barat), Kepala Desa (Gaura dan Praibakul) dan perwakilan badan pengelola sarana.

Solusi konflik

Dalam kunjungan lapangan ke Desa Gaura dan Desa Praibakul, peserta belajar bagaimana masyarakat mengorganisasikan diri untuk pengelolaan AMPL. Kelompok Pengelola Air (Pokmair) di Desa Praibakul telah mengembangkan sistim iuran untuk menjamin keberlanjutan pelayanan sarana, sehingga hingga saat ini telah memiliki saldo 26 juta rupiah. Kondisi berbeda terjadi di Desa Gaura, dimana konflik kepentingan elit mengakibatkan sarana pelayanan (tugu kran,TK) tidak berfungsi dengan baik, karena pengurus pengelola sarana terlibat dalam konflik kepentingan ini.

Pembelajaran atas kondisi pelayanan air minum di dua desa ini menjadi kajian menarik peserta pelatihan, dan bahkan mengambil keputusan lebih jauh dengan mengupayakan jalan keluarnya dan Pokja Sumba Barat bersedia memfasilitasi penyelesaian masalah di Desa Gaura. Hal ini mendapat dukungan dari ProAir dan Camat Lamboya Barat.

Akhir dari pelatihan ini, peserta telah berhasil menyusun konsep Renstra AMPL Kabupaten Sumba Barat. Visi pembangunannya adalah “Terpenuhinya layanan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat secara merata, berkualitas dan berkelanjutan tahun 2025”, yang akan dicapai melalui misi: (i) Menyediakan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, (ii) Membudayakan PHBS di kalangan masyarakat dan (iii) Melestarikan lingkungan sekitar sumber air. Misi ini akan diwujudkan melalui 7 program strategis yang akan diterjemahkan melalui SKPD dinas terkait.

Walaupun masih draft, Renstra ini dipresentasikan oleh Pokja Sumba Barat, kepada pengambil keputusan, yaitu Kepala SKPD terkait, antara lain dari Bappeda, Kehutanan dan Bapedalda, yang diundang untuk melihat proses dan hasil pelatihan dan ketiganya turut hadir pada saat penutupan.

Apresiasi disampaikan oleh ProAir, melalui Advisor GTZ untuk ProAir, Bern Unger, yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis masyaraka merupakan pendekatan yang positif untuk mendorong keberlanjutan AMPL di tingkat masyarakat.

Data Sanitasi dari Percik

Kepala Bappeda Sumba Barat, Julius Muhu, yang menutup pelatihan, juga menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan peserta dan fasilitator sehingga pembangunan AMPL di Sumba Barat memiliki suatu rencana yang komprehensif dan terfokus secara baik dan jelas. Untuk itu diharapkan agar kedepannya tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan. ”Saya sangat senang, dalam Renstra ini disebutkan diprogramkan pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam pendidikan PBHS, ini penting dan harus segera ditindaklanjuti” kata Julius Mahu.

Secara khusus Kepala Bappeda, menyatakan rasa prihatinya atas kondisi pelayanan sanitasi, “Percik, menuliskan pelayanan sanitasi Sumba Barat berada diurutan 428 dari 435 kabupaten, atau urutan delapan terbawah dengan cakupan 2,13%, ini harus kita perbaiki” katanya seraya mengutip data dari majalah Maret 2008. Kondisi air minum juga tidak jauh berbeda, Michael Misa, dari Dinas PU menyatakan bahwa cakupan pelayanan air minum hingga tahun 2007 hanya 10,75%. Untuk itulah Renstra ini menjadi penting mendongkrak perhatian dan percepatan pembangunan AMPL. Diharapkan juga agar Renstra ini dapat dimasukkan dalam rencana kerja jangka menengah daerah. “ Pada bulan September/Oktober akan ada revisi RPJMD, diharapkan Renstra ini bisa dimasukkan” kata Julius lebih lanjut, pada pidato penutupan.

Pada akhir pelatihan peserta menyatakan rasa senangnya atas keterlibatan dalam pelatihan ini. Daniel Papawole, dari Bappeda Sumba Barat bahkan menuliskan pesan singkat (SMS) ”kami merasakan ada nuansa baru dalam bekerja yang tidak dapat di-kurs di BEJ (bursa efek, pen)” untuk menyatakan appresiasinya dalam pelatihan ini.

Sumber : http://www.ampl.or.id